Global-News.co.id
Metro Raya Utama

Soal Operasional BTS, Pemkot Surabaya Tunggu Hasil Evaluasi Kemenhub

Pemkot Surabaya memastikan kesiapannya mendukung operasional program Buy The Service (BTS) pada Trans Semanggi Suroboyo

SURABAYA (global-news.co.id) –
Pemkot Surabaya memastikan kesiapannya mendukung operasional program Buy The Service (BTS) pada Trans Semanggi Suroboyo. Namun, karena masih adanya evaluasi seluruh layanan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka untuk sementara ini BTS masih belum dioperasionalkan.

Hal tersebut disampaikan Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui surat bernomor: UM.208/3/8/DJPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penghentian sementara Operasional Layanan Angkutan Umum dengan Skema BTS.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menjelaskan, ada sejumlah evaluasi yang disampaikan Kemenhub terkait dengan belum dioperasionalkannya BTS di Kota Pahlawan. Evaluasi itu antara lain, Kemenhub masih melakukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dari sebelumnya pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.

“Ini dilakukan agar memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dengan efisiensi dari proses pengadaan,” kata Tundjung saat dihubungi, Rabu (5/11).

Sedangkan poin lain, Tundjung menyebut, terdapat perubahan rujukan pengadaan melalui e-catalog dari Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 menjadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. “Sehingga memerlukan penyesuaian kembali,” ujarnya.

Kemudian pada poin lainnya, disebutkan pula dalam surat, penundaan operasional BTS didasari karena adanya pengusulan kontrak multiyears untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus jaminan layanan jangka panjang.

Di samping itu, juga perlu dilakukan koordinasi terkait dengan pentarifan BTS. Untuk itu Kemenhub juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini dilakukan agar regulasi penetapan PNBP tarif BTS sesuai kemampuan dan daya beli di wilayah masing-masing.

“Proses evaluasi menyeluruh akan membutuhkan waktu. Sehingga Kemenhub menerangkan bahwa hal ini akan mengakibatkan kekosongan layanan paling lama satu bulan. Pada intinya kalau dari kita, Pemkot Surabaya sudah siap semua,” katanya. (pur)

baca juga :

Vaksin Merah Putih Masuk Uji Preklinik 2

Titis Global News

Sukses Tingkatkan Indeks Kesetaraan Gender, Pemprov Jatim Raih APE 2021

Redaksi Global News

Mendagri Bolehkan Pemda Ubah APBD, Tambah Dana Tanggulangi Corona

Redaksi Global News