Global-News.co.id
Madura Utama

Pertama di Jatim, Bupati Baddrut Tamam Launching KIHT Pamekasan 

PAMEKASAN (global-news.co.id) –Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Selasa (21/12/2021) melaunching pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dalam kegiatan itu juga  diserahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana DBHCHT tahun 2021 kepada para buruh tani tembakau dan buruh perusahaan rokok di Pamekasan.
Launching KIHT ini dilaksanakan di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan. Dihadiri anggota Forkopimda Pamekasan, Sekdakab Pamekasan dan pimpinan OPD terkait, Kepala Bea Cukai Wilayah Jatim I dan tujuh orang Kepala Bea Cukai Daerah se Jawa Timur.
Kepala Dinas Perindag Pamekasan  Achmad Syaifuddin dalam laporannya menyampaikan sejak Jumat 10 Desember 2021 resmi KIHT Pamekasan telah berdiri. Ditandai dengan  diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No 2148/wbc.11/2001 tentang penetapan izin usaha KIHT Pamekasan, sebagai kabupaten pertama di Jatim yang membangun KIHT.
Dalam mewujudkan pembangunan KIHT, kata Ahmad, Pamekasan menerapkan strategi double track, yaitu dengan  membangun KIHT prototype dan KIHT permanen. KIHT permanen saat ini dalam proses persiapan tender yang akan mulai dibangun  Januari tahun mendatang, di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan.
“KIHT prototype diperuntukkan yang bersifat sementara, di Desa Larangan Badung ini.  Sehingga nantinya ketika KIHT di Desa  Gugul itu sudah pembangun berdiri maka otomatis akan pindah ke Gugul. Ini semata mata agar jangan sampai potensi cukai itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Saat ini, kata dia, pengusaha rokok yang bergabung menjadi mitra KIHT sebanyak 6 perusahaan, yaitu PR Garuda,  PR Walisongo, PR Wahyu Brand, PR Cahayaku,  PR Pratama dan PR Bandar Jaya Alam, semuanya milik pengusaha local. Dari 6 pengusahan itu, separuh sudah punya nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), sisanya dalam waktu singkat segara terbit NPPBKC- nya.
Terkait BLT DBHCHT Ahmad melaporkan pemberian dilakuan secara simbopis pada 23.474 orang penerima, terdiri 20.943 buruh tani tembakau dan 2.531 buruh pabrik rokok. Penyaluran bertahap, tahap pertama diberikan kepada 18.735 orang. Sisanya 4.739 orang akan diberikan pada tahap berikutnya.  Tiap penerima jasa BLT ini mendapat Rp 900 ribu.
Sementara itu Kepala Bea Cukai Jatim I Padmoyo Triwikanto mengatakan sekalipun belum sempurna, KIHT Pamekasan ini merupakan cikal bakal dari kawasan yang akan dirancang khusus terpadu,  sebagai kawasan yang modern. Ada laboratorium, taman industrinya, nanti akan dikombinasi antara sigeraget kretek mesin dan cigaert kretek tangan.
“Ini luar biasa dan komitmen Bapak Bupati tahun 2022 sudah akan di lelang dan terus di bangun wujud fisiknya, dan semoga tahun 2022 terwujud walaupun masih sedikit kendala anggaran. Kita akan berfikir bagaimana caranya dana DBHCHT mengalir deras ke Pamekasan,” katanya.
Meski demikian, Tri Wikanto memuji saat ini KIHT Pamekasan sudah  menjadi kiblat bagi sejumlah daerah lain untuk melakukan studi banding, mempelajari bagaimana memulai membangun KIHT didaerahnya.
“Kelihatannya sederhana, tapi dari yang sederhana ini merupakan komitmen dari Bapak Bupati bagaimana beliau  peduli akan peran negara perlu hadir  kepada masyarakat untuk memberikan bantuan tempat berusaha, “ tandasnya.
Bupati Baddrut Tamam mengatakan KIHT ini menjadi solusi untuk mendorong semua menang dan beruntung dan tidak ada yang dikalahkan dalam soal tata niaga tembakau antara petani dan pengusaha, yang akhirnya berujung untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
Dia mengatakan Pamekasan ini memiliki potensi tembakau 25 hingga 35 ribu ton pertahun. Potensi itu menjadi dasar alasan penting berdirinya sebuah KIHT di Pamekasan. Di Kudus saja potensi tembakaunya tidak sebesar Pamekasan namun sudah memilik KIHT yang maju.
“Kita di Madura belum punya KIHT, akhirnya diperjuangkan target kita bagaimana home industri rokok ini bisa tumbuh dalam 1 kawasan lokasi. Dari 25-35 ribu ton harapan kita disamping dijual ke pabrikan juga bisa bermitra dengan home industri rokok yang nanti akan bergabung dengan KIHT,” ungkapnya.
Maka tugas pemerintah adalah memastikan KIHT ini berjalan kondusif semua regulasi berjalan benar. Lalu mendorong bagaimana industry rokok  tumbuh. Juga memastikan seluruh rokok produk KIHT ini semuanya sudah sah dan terakhir memastikan pabrik rokok yang sudah gabung di KIHT harus menyerap potensi tembakau produksi petani.(mas)

baca juga :

Pemkot Serahkan 193 Penghargaan BKKBN untuk Kader IMP Surabaya

Redaksi Global News

Alergi Politik

29 April: Tambahan 16 Pasien Corona, Total di Jatim 871 Orang

Redaksi Global News