SURABAYA (global-news.co.id) – Memasuki penghujung tahun 2021, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pelantikan massal pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (31/12). Pelantikan pejabat itu dilakukan di halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya.
Setidaknya ada sekitar 1.400 pejabat yang dilantik secara massal. Pelantikan ini, salah satunya didasari karena harus menyesuaikan perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru pada awal bulan Januari 2022.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, pelantikan massal dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi. Pertama adalah perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.
“Kedua terkait pengurangan yang awalnya empat Kasi (Kepala Seksi) di kecamatan, sekarang menjadi tiga,” kata Walikota Eri seusai acara pelantikan.
Ia menyatakan, pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru. Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural ataupun sebaliknya. “Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak. Karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang memiliki nilai tinggi dari hasil tes asesmen. “Jadi mereka yang punya nilai tinggi di antara asesmen, sampai semua jabatan terpenuhi,” katanya.
Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan, para pejabat yang baru saja dilantik ini bukan karena memiliki kedekatan dengan walikota. Tetapi, karena mereka memang berkompeten sesuai dengan nilai dari hasil asesmen.
“Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan,” ujarnya.
Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum, apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome, maka wajib untuk mengundurkan diri.
Di samping menerapkan kontrak kinerja, Walikota Eri juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Bagi dia, selama masa itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.
“Di tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketiga, ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya tidak diteruskan. Nah, inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini sayyid, pelayan,” ujar dia. (pur)