PAMEKASAN (global-news.co.id) – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam menyampaikan gagasannya perihal rencana pembentukan provinsi Madura dalam acara talk show yang dilaksanakan oleh TribunMadura.com, Jum’at (17/12/2021).
Acara ulang tahun Tribunmadura.com ke 3 tersebut mengundang empat bupati di Madura untuk menyamakan persepsi mengenai tema “Sudah Siapkah Madura jadi Provinsi?”. Akademisi, praktisi, dan panitia nasional pembentukan provinsi Madura turut terlibat dalam diskusi itu.
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan, masyarakat Madura memiliki etos luar biasa, dengan semangat juangnya mampu survive dalam situasi dan kondisi apapun. Makanya, melihat Madura yang disebut dengan pulau garam tersebut harus utuh.
“Melihat Madura harus utuh, tidak sepenggal-sepenggal, melihat Madura itu tidak hanya dari sudut sosial, kebudayaan, dan politik. Tetapi harus melihat dari semua sudut pandang yang lain,” katanya dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, isu pembentukan Madura provinsi sudah sekian lama bergulir, beberapa kampus di Madura juga telah melakukan penelitian tentang kelayakan Madura menjadi provinsi baru.
“Makanya menurut saya, Madura provinsi ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Dan bupati di Madura ini solid semua, satu sudut pandang,” tandasnya.
Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut menambahkan, pihaknya ingin melihat ikhtiar pembentukan Madura menjadi provinsi terlebih dahulu dari sudut pandang sosiologi, kebudayaan, regulasi, dan dari sisi potensi ekonomi, serta layanan goverment.
“Kalau dari sisi kesejahteraan, boleh semua kita lakukan, asal demi kesejahteraan, Madura yang tumbuh dan berkemajuan,” tegasnya.
Menurut Mas Tamam, regulasi yang menyatakan minimal lima kabupaten dalam membentuk provinsi bukanlah masalah yang prinsip. Sebab, masalah itu mudah diatasi melalui kesepakatan antar pimpinan daerah di empat kabupaten.
“Masalah yang prinsip itu kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan Madura yang bisa mengatur keseluruhannya dengan segala potensi yang kita miliki. Prinsipnya itu,” jelasnya.
Pihaknya tidak keberatan apabila Pamekasan dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu kota dan kabupaten berdasarkan kajian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura asalkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak masalah, wong Pamekasan ini bukan milik saya, Sampang juga bukan milik bupati, Bangkalan bukan milik bupati, dan Sumenep juga bukan milik bupatinya. Tetapi milik kita semua, kita ini hanya diberi mandat lima tahun oleh rakyat untuk menjadi sopir,” tandasnya.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama ini meminta semua kepala daerah bersama-sama mengikhlaskan rencana pemekaran wilayah demi terwujudnya cita-cita kesejahteraan masyarakat.
“Mau di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, atau kecamatan di Sampang diambil satu untuk jadi kabupaten baru, boleh-boleh saja. Tinggal good will dari pemerintah pusat. Kalau good will dari pemerintah pusat kemudian didukung oleh pemerintah provinsi, akademisinya menyatu, rakyatnya menyatu, selesai persoalan,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta panitia nasional pembentukan provinsi Madura mempertegas poin atas kebutuhan dasar untuk suksesnya Madura menjadi provinsi baru. Misalnya ingin menambah satu kabupaten atau kota, kebutuhan itu harus segera terpenuhi.
“Kalau hanya aturan lima (kabupaten, red) itu, ayo usulkan dimana bareng-bareng. Artinya, kita fokus dulu dalam pemenuhan regulasi, atau regulasi yang ingin diubah. Jadi, isu provinsi Madura berikutnya, biar tidak tumpang tindih. Itu menurut saya,” jelasnya. (mas)