JAKARTA (global-news.co.id) – Perdana Menteri Lithuania, Ingrida Simonyte, terus menjadi sorotan setelah negaranya berkeras mengizinkan Taiwan membuka kantor perwakilan di Vilnius terlepas dari ultimatum China.
Akibat langkah berani Vilnius itu, China marah dan akhirnya mengubah status hubungan diplomatik dengan Lithuania. Penuruan level hubungan itu membuat kepala perwakilan China di Lithuania tidak lagi dijabat oleh seorang duta besar, melainkan hanya oleh kuasa usaha atau Charge d’affaires.
Simonyte menegaskan China seharusnya tak perlu khawatir lantaran kedutaan besar de facto Taiwan itu tak memiliki status diplomatik.
“Faktanya, Lithuania ingin memperkuat kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya dengan Taiwan dan itu telah diumumkan dalam program pemerintah kami, jadi seharusnya langkah kami ini tidak mengejutkan,” kata Simonyte pada Minggu (21/11) seperti dikutip Reuters.
Taiwan mengumumkan akan membentuk kantor perwakilannya di Vilnius sejak Juli 2021 dan baru diresmikan pada pekan lalu. Ini merupakan kantor perwakilan Taiwan pertama di negara Eropa sejak 18 tahun terakhir.
Membuka kantor perwakilan Taiwan, dinilai China, sama saja mengakui wilayah itu sebagai sebuah negara berdaulat. Selama ini, China menganggap Taiwan adalah wilayah kedaulatannya yang membangkang karena ingin memerdekakan diri.
Langkah itu dianggap menyimpang dari politik “Satu China” yang digaungkan Beijing selama ini untuk meredam gejolak pemisahan diri di beberapa wilayah otonomnya.
Dengan kebijakan itu, Beijing juga kerap mengecam negara-negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik dengan China, tapi di saat bersamaan juga menjalin relasi dengan Taiwan.
Banyak negara yang harus memutus hubungan dengan Taiwan demi tetap menjalin kerja sama resmi dengan China.
Namun, Simonyte tampaknya tak khawatir dengan konsekuensi yang ada jika negaranya mempererat hubungan dengan Taiwan.
Mengutip Council Women World Leaders, Simonyte menjabat sebagai perdana menteri sejak akhir 2020. Perempuan 47 tahun itu merupakan perdana menteri perempuan kedua Lithuania.
Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Simonyte pernah menjadi Direktur Departemen Pajak dari 2002 hingga 2004. Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan Lithuania dari 2004 hingga 2009.
Selain itu, Simonyte pernah mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan Lithuania dari 2009 sampai 2012. Ia juga pernah bertugas di parlemen Lithuania, Seimas, pada 2016 mewakili daerah Antakalnis.
Simonyte memeroleh gelar Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Vilnius pada 1998. Ia memeroleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Vilnius pada 1996.
Ia juga pernah menerima penghargaan Cross of Officer of the Order of Vytautas the Great pada 2015, dan penghargaan Clear Wave untuk kegiatan yang transparan dan bertanggung jawab pada 2012.
Mengutip Irish Time, Simonyte bersama Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda, sempat mengkritik pemerintahan pendahulunya, Saulius Skvernelis, karena tidak memberlakukan tindakan yang lebih ketat dalam menangani penyebaran infeksi virus corona.
“Tidak ada tempat yang aman di Lithuania. Angka ini menakutkan dan menyedihkan. Kita tidak bisa lagi melihat batasan spesifik terkait apa yang bisa dihasilkan,” ujar Simonyte kala menghadapi kenaikan angka kasus positif harian di negara itu pada Desember 2020. (cnn, ins)