PAMEKASAN (global-news.co.id) – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menegaskan semua program pembangunan harus dilaksanakan dengan transparan dan objektif. Bentuk transparansi tersebut salah satunya dibuktikan dengan pemberian informasi yang akurat , informatif dan edukatif kepada public.
Baddrut Tamam mengungkapkan hal itu pada saat memberi sambutan dalam acara Monitoring dan Evaluasi publikasi/sosialisasi program pembangunan dari dana DBHCHT oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di salah satu hotel di Kota Malang, Sabtu (20/11/21).
Acara evaluasi ini dihadiri oleh para pimpinan OPD pelaksana pembangunan yang didanai DBHCHT, utusan Humas Kantor Bea Cukai Madura Zainul Arifin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan bersama jajarannya dan para jurnalis yang tergabung dalam berbagai paguyuban jurnalis di Pamekasan.
Baddrut Tamam menegaskan acara evaluasi atas sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo Pamekasan ini sebagai upaya penyeimbang informasi yang benar dan edukatif dan transformative terhadap masyarakat.
Dia juga mengajak agar OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan yang menjadi pelaksana program pembangunan yang didanai DBHCHT harus transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut.
“Program Pemkab yang secara teknis dikerjakan oleh OPD pengelolaannya harus jelas dan transparan termasuk DBHCHT. Karena itu saya mengajak semua pihak khususnya kalangan media massa untuk menjadikan Pamekasan kabupaten yang luar biasa, hebat dengan menyajikan informasi yang positif, objektif dan edukatif,” ajaknya.
Humas Kantor Bea Cukai Madura, Zainul Arifin mengatakan pemerintah dari pusat hingga daerah saat ini menyatakan perang terhadap rokok illegal karena selain menimbulkan penyakit juga merugikan negara.
“Dari dulu sudah menyatakan perang pada rokok illegal, makanya kalau masih ada oknum bea cukai yang main main segera laporkan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Diskominfo Ir Muhammad MM meminta agar kegiatan sosialisasi publikasi kegiatan dari dana DBHCT ini agar diikuti dengan baik sehingga menghasilkan pemahaman yang tepat dan objektif tentang pelaksanaan program pembangunan dari DBHCHT.
“Kami harapkan nanti kepada para peserta untuk aktif mengikuti acara tersebut hingga selesai. Tujuan monitoring dan evaluasi publikasi DBHCHT tahun ini akan membahas peraturan menteri keuangan RI nomor : 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT,” tuturnya.
“Oleh karena itu, kami harapkan nanti pada sesi diskusi simak baik baik untuk dimengerti dan dipahami, agar tujuan dari sosialisasi ini bisa tercapai kepada para pelaku rokok illegal,” tutupnya. (mas)