SURABAYA (global-news.co.id) – Fraksi Gabungan PKS, Hanura dan PBB DPRD Jatim meminta KPU Jatim lebih transparan terkait kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2024 yang diajukan sebesar Rp1,9 triliun.
Ketua Fraksi PKS – PBB – Hanura DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono, mengatakan penyelenggara pemilukada di Jawa Timur bisa terbuka. Meski dirinya yakin pengajuan anggaran tersebut realistis. “Saya yakin pengajuannya sudah realistis sesuai estimasi kebutuhan saat Pemilukada 2024 mendatang,” terangnya dikonfirmasi, Jumat (29/10).
Politisi Fraksi PKS Jatim ini, berharap KPU sebagai penanggungjawab terselenggaranya pemilukada untuk bisa berkomunikasi intens dengan eksekutif dan legislatif. “Jika ada yang tidak realistis ya harus dipangkas,” kata dia.
Politisi asal Dapil Malang Raya ini pun mengaku, belum menerima draf pengajuan dari KPU Jatim. “Kami menunggu draf usulan, apalagi saat ini pembahasan APBD 2022,” kata Dwi Hari Cahyono yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Sebelumnya Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, menyampaikan tingginya kebutuhan dana Pilgub Jatim 2024 ini disebabkan banyak hal. Ia menyebutkan pengajuan sebesar Rp 1.982.784.821.288 yang kini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim.
Kenaikan biaya terbanyak ada pada honor petugas adhoc yang cukup besar. Dimana jumlah petugas adhoc untuk seluruh Jawa Timur terdiri dari tingkat PPK sebanyak 666 orang, PPS sebanyak 8.497 orang. Kemudian PPDP = 71.430, Lalu petugas KPPS sebanyak 9 dikalikan 71.430 TPS.
“Tentunya nominal honor mengacu pada standar satuan APBN dalam hal ini surat edaran kementerian Keuangan. Honor-honor petugas Ini membutuhkan hampir 50% dari total biaya yang kami ajukan atau lebih sekitar Rp 1 triliun sendiri,” ujarnya.
Ditambah skenario anggaran Pilgub 2024 situasi nanti masih dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga KPU pasti menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri, masker, hand sanitizer dan sebagainya. (ins, kmf)