Global-News.co.id
Metro Raya Pendidikan Utama

PTM di Kota Pahlawan Berjalan Sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri

Walikota Eri Cahyadi (dua dari kiri) menanyai salah satu siswa sekolah yang ditinjau

SURABAYA (global-news.co.id) – Hari pertama pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditinjau langsung oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Senin (6/9).

Dia meninjau ke beberapa sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Walikota Eri Cahyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, berkeliling meninjau ke beberapa sekolah, yakni SMP 17 Agustus Surabaya, SDN Airlangga I, SMP Kristen YBPK I, SDN Kaliasin I dan SMPN 6 Surabaya.

Pelaksanaan PTM hari pertama ini juga dihadiri Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo serta Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni.

Walikota Eri Cahyadi mengatakan, tinjauan bersama ke beberapa sekolah ini untuk memastikan pelaksanaan PTM dan simulasi berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Setiap sekolah yang menjalankan simulasi atau PTM juga dipastikan menyediakan pembelajaran melalui hybrid.

Selain meninjau langsung pelaksanaan PTM dan simulasi, Walikota Eri juga ingin memastikan tidak adanya penjualan seragam di koperasi sekolah. Bahkan, untuk memastikan hal itu, ia pun menanyakan langsung kepada pihak kepala sekolah.

Walikota Eri menyatakan,  seluruh seragam peserta didik dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Karenanya, pihaknya tak ingin ada peserta didik dari MBR yang masih dibebani biaya seragam sekolah.

Walikota Eri menginginkan ke depan seluruh lembaga pendidikan baik jenjang SD atau SMP memberikan form kepada setiap wali murid. Melalui form tersebut, orangtua dapat menyampaikan kondisi keluarganya apakah masuk dalam MBR atau tidak. Dari dasar itu pula pemkot bisa memetakan mana keluarga yang membutuhkan intervensi.

Di sisi lain, Walikota Eri menyebutkan, intervensi seragam sekolah juga diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, intervensi ini tak hanya dilakukan oleh pemkot, tapi bisa pula melalui orang tua asuh.

Dari hasil tinjauannya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, pelaksanaan simulasi ataupun PTM di Kota Pahlawan berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Meski demikian, ia juga mengingatkan Satgas Covid-19 Sekolah agar tak bosan mengingatkan peserta didik supaya tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes).

Gotong Royong dan Kerjasama

Pakar Epidemiolog Unair, Prof Windhu Purnomo menjelaskan, saat ini situasi pandemi di Kota Surabaya telah turun ke level 2. Meski kasus Covid-19 di Surabaya turun, ia tak ingin masyarakat lengah dan akhirnya euforia.

Peninjauan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya oleh Walikota Eri dan jajaran terkait

“Sudah level 2 dengan positivity rate sekitar 1,6 persen, tidak sampai seminggu turun dari level 3 ke 2. Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (Prokes dijaga), Pak Wali bilang jangan euforia. Harus waspada dengan Prokes. Kami berharap bisa langsung Level 1 atau bahkan 0,” kata Prof Windhu.

Karenanya, Prof Windhu meyakini, dengan gotong-royong dan kerjasama pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat, maka pandemi di Surabaya bisa segera terputus. Apalagi, ia menilai, wali kota juga begitu bersemangat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Di waktu yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi setiap hari kepada 15 lembaga pendidikan jenjang SMP yang telah melaksanakan PTM. Setiap lembaga pendidikan ini diwajibkan mengirimkan video suasana PTM kepada Dispendik Surabaya.

Supomo menyebut, evaluasi tak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang melaksanakan PTM. Tapi, juga berlaku bagi sekolah yang masih melaksanakan simulasi. “Kita evaluasi juga yang melaksanakan simulasi. Baik itu SD atau SMP yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMP 17 Agustus Surabaya, Wiwik Wahyuningsih menambahkan, bahwa tidak mudah untuk menyiapkan PTM di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Apalagi, pelajar yang mengikuti PTM juga harus melalui persetujuan orantua. (pur)

baca juga :

Berkat Alat Pemurnian Biogas, Dosen ITS Berhasil Raih Paten

Presiden Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya dan Lanjutkan Bansos

Titis Global News

KPK Panggil 2 Kadis dan Anggota DPRD Jatim Terkait Suap

nasir nasir