JAKARTA (global-news.co.id) – Provinsi Jawa Timur menerima Penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut dari BPK RI yang diapresiasi Kementrian Keuangan (Menkeu) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya tepatnya di Bulan Agustus tahun 2021, Jatim menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2020.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 26 kab/kota lainnya atas capaian WTP tersebut.
Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (14/9).
Ke-26 Kab/Kota yang memperoleh lima tahun berturut turut adalah Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, dan Kab. Trenggalek. Selain itu, juga Kota Batu, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto.
Atas penghargaan yang diterima, Gubernur Jatim berharap seluruh jajaran Pemprov Jatim menjadikan penghargaan tersebut sebagai semangat dalam bekerja, serta didukung komitmen tinggi dalam menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien.
“Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Melalui tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”, orang nomor satu di Jatim itu menuturkan, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya dalam sektor pemulihan ekonomi. “Keberhasilan Jatim meraih opini WTP akan menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi Covid-19,” katanya.
Khofifah berharap predikat ini menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dan sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan provinsi.
Menkeu Sri Mulyani juga memberikan apresiasi kepada seluruh daerah di Indonesia atas pencapaian daerah tersebut dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 5, 10 dan 15 tahun berturut-turut.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengapresiasi peran Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengedepankan akuntabilitas Laporan Keuangannya di tengah situasi krisis saat ini.
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan, bahwa opini WTP untuk pemerintah juga menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.
Selain 26 Kab/Kota di Jatim menerima predikat opini WTP 5 kali berturut-turut, ada pula 2 kota yang memperoleh penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut. Kedua kota tersebut adalah Kota Malang dan Kota Blitar.
Turut mendampingi Gubernur Jatim menerima penghargaan WTP lima kali berturut turut di antaranya Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan. (kmf, ins)