SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Supomo meninjau pelaksanaan hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke beberapa sekolah. Mulai dari SMP 17 Agustus, SDN Airlangga I, SMP Kristen YBPK I, SDN Kaliasin I, dan SMPN 6 Surabaya.
Di sela-sela tinjauan, Walikota Eri mengatakan, pihaknya berencana menghilangkan kesenjangan sosial di sekolah. Oleh sebab itu, ia ingin agar para murid akan mengenakan seragam, tas, dan sepatu yang sama, baik itu sekolah negeri maupun swasta. “Kita akan buatkan. Ketika anak murid masuk sekolah, tidak ada lagi beda kaya dan miskin, kudu padh kabeh (harus sama semua),” kata Walikota Eri.
Ia mengungkapkan, akan melibatkan UMKM Kota Surabaya untuk membuat seragam, tas, dan sepatu. Menurutnya, hal ini akan membantu menggerakkan perekonomian di Kota Pahlawan. Penjualannya pun melalui koperasi sekolah. Sehingga, tidak akan ada perbedaan harga.
“Sehingga, kita menunjukkan bahwa Surabaya tidak ada lagi beda kasta tinggi dan rendah. Tidak ada yang bajunya orang kaya lebih bagus. Insya Allah seragamnya sama semua setiap sekolah,” ungkapnya.
Meski demikian, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyadari, tidak semua wali murid mampu membeli seragam untuk anaknya. Makanya, ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMP memberikan form kepada wali murid. Melalui form, mereka dapat menyampaikan kondisi keluarganya apakah masuk dalam MBR atau tidak.
“Dari situ pemkot bisa memetakan mana keluarga yang membutuhkan intervensi. Di situlah pemerintah hadir. Surabaya ini kan budayanya gotong-royong, bahu-membahu,” imbuhnya.
Dia menyebut, banyak menerima pesan dari berbagai kalangan terkait program orangtua asuh. Mereka menyatakan kesediaannya untuk menjadi orangtua asuh. Ini menunjukkan, bahwa warga Surabaya memiliki empati untuk bergotong-royong membantu sesama.
Pihaknya juga memastikan, tidak ada lagi penjualan seragam di koperasi sekolah. Para murid juga tidak diharuskan membeli dan menggunakan seragam sekolah. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah murid-murid bisa mengikuti proses pembelajaran baik itu secara luring (PTM) atau secara daring.
“Pakai baju bebas pun diperbolehkan kalau tidak ada seragamnya. Karena apa? Kita biarkan masuk dulu. Biar pendidikannya jalan dulu,” ujar Cak Eri–sapaan akrabnya.
Jika masih ada sekolah yang menjual ataupun mewajibkan muridnya membeli seragam, wali murid diminta untuk segera melaporkan hal itu ke Dispendik Kota Surabaya. Selajutnya, Dispendik akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. “Sebab, sudah ada kesepakatan dengan seluruh kepala SD, SMP Negeri maupun swasta di Kota Surabaya,” kata dia. (pur)