PAMEKASAN (global-news.co.id) – Pelaksanaan program pembangunan Pemkab Pamekasan yang didanai DBHCT sudah mulai dilakukan monitoring dan evaluasi. Senin (5/7/2021) Tim Pemkab Pamekasan melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan OPD pelaksana program DBHCT soal sejauhmana realisasi program yang dijalankan.
Sahrul Munir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang menjadi anggota tim evaluasi itu, mengungkapkan, evaluasi atau monitoring atas program OPD terkait dana DBHCT itu telah ada mikanisme dan aturannya. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara program yang dijalankan dengan aturan yang ada.
Dia melihat ada salah program yang masih mengalami kendala, yakni program pemberian BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrok rokok. Khususnya pendataan calon penerima BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Terutama kalangan buruh pabrik rokok hingga kini masih belum tuntas.
“Data tentang buruh tani tembakau dikumpulkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan data tentang buruh pabrik rokok dikumpulkan Disperindag setelah mendapatkan dari kalangan perusahaan rokok di Pamekasan. Nah yang masih belum masuk itu data buruh perusahaan rokok itu,” kata Sahrul Selasa (6/7/2021).
Dia mengatakan untuk pendataan tentang calon penerima BLT itu memang harus hati hati, karena ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya penerima BLT tidak menerima bantuan pemerintah lainnya selain BLT Bea Cukai tersebut. Karena itu data penerima yang masuk harus dilakukan validasi yang akurat dan objektif agar tidak salah sasaran.
Salah satu OPD yang ikut hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi itu adalah RSUD Waru. Direktur RSUD Waru dr Hendarto mengatakan dalam rapat evaluasi itu lembaga yang dipimpinnya melaporkan bahwa penggunaan dana DBHCT di rumah sakitnya telah berproses. Dikatakan penggunaan dana DBHCT di RSUD Waru untuk obat obatan dan bahan bahan habis pakai, perbaikan alat dan kalibrasi.
“Kendalanya kami di RSUD Waru sekarang laporan terakhir dari tenaga kami terpapar covid sebanyak 23 orang, terakhir ini laporannya, dimana kita harus tetap memberikan pelayanan di ruang isolasi, di ruang IGD dan di ruang rawat inap selain di poli. Jadi semua sudah berjibaku supaya maksimal, karena bagaimanapun juga pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ditutup,” katanya.
Hendarto mengatakan dana DBHCT sudah digunakan untuk pengadaan obat obatan, sudah beli dan dipergunakan. Pengadaan obat, kata dia, tidak langsung dibeli sekaligus, namun sesuai dengan laju kebutuhan. Yang paham tentang laju kebutuhan obat itu di bagian farmasi.
“Jadi obat mana yang dipakai, mana yang lambat dipakai, itu farmasi, sehingga nanti kalau misalnya masuk stok sebelum habis obat itu harus diadakan lagi, jadi pengadaan obat itu seperti itu, bukan langsung dibeli begitu dibeli berubah sikon itu menghindari obat tidak dipakai. Memang kendalanya seperti itu, “ ungkapnya.
“Berbeda dengan pembelian alat alat kesehatan. Kalau pembelian alat kesehatan di katalog, beli selesai, tapi kalo obat ini agak rumit, jadi memang sesuai kebutuhan dengan analisa dari farmasi yang mengetahui betul obat mana yang sangat dibutuhkan saat ini, kan kondisinya berubah ubah, kalau sekarang sepertinya yang paling banyak ke arah obat keperluan covid,” pungkasnya. (mas)