Global-News.co.id
Mataraman Utama

Ratusan Perawat Desa di Mojokerto Pertanyakan Honor 5 Bulan Belum Cair

Salah satu Pondok Kesehatan Desa di Mojokerto.

MOJOKERTO (global-news.co.id)–Ratusan perawat bertugas di Pondok Kesehatan Desa tersebar di 18 kecamatan di Kab.Mojokerto mempertanyakan belum cairnya honorarium sharing dari PemprovJatim dan Pemkab Mojokerto selama 5 bulan mulai bulan Januari sampai Mei 2021.

Sebelumnya honor para perawat desa cair setiap bulan. Namun, di tahun 2021 sudah lima bulan, dana tersebut juga belum ada tanda akan cair. Padahal,  para perawat kesehatan itu sangat berharap honor itu bisa cair secepatnya.

Eni, nama samara salah seorang perawat desa di Kab. Mojokerto dikonfirmasi, Rabu (19/5/2021) mengatakan, sampai kini dia dan perawat lainnya belum mendapatkan penjelasan. “Tahun sebelumnya, dana itu cair tepat waktu setiap bulan . Namun, sejak tahun 2021, honor sharing kami tidak cair. Kami juga sudah menanyakan ke Dinkes Kab. Mojokerto. Namun, sampai kini kami belum mendapatkan jawaban pasti kapan honor kami bisa dicairkan,” katanya.

Alasan dari Dinkes Kab. Mojokerto lanjut wanita beranak satu ini dinkes Kab. Mojokerto belum mendapatkan jawaban pasti dari Pemprov Jatim. “Kami diminta bersabar karena dinkes Kab. Mojokerto masih berkoordinasi dengan dinkes Pemprov Jatim,”tandasnya.

Sementara, Melati teman Eni sudah minta bantuan beberapa anggota DPRD Kab. Mojokerto untuk membantu mendesak Dinkes Kab. Mojokerto dan Dinkes Jatim agar honor mereka segera cair. “Teman-teman DPRD merespon positif kesulitan kami. Dan mereka secepatnya menindaklanjuti aspirasi kami itu dengan mengajak dengar pendapat dengan eksekutif terkait masalah ini,”katanya.

Selain itu ibu dua anak ini juga telah melayangkan surat ke Dinkes Jatim menanyakan kepastian tentang ada tidaknya honor sharing bagi perawat ditahun 2021. Karena, sekarang ini telah beredar isu jika belum cairnya honor buat perawat yang dibiayai APBD Jatim karena anggarannya kena Refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Kalau informasi refocusing mengenai anggaran kami benar, bagaimana honor kami nanti. Apakah kami masih dapat honor penuh atau tidak. Kami berharap ada jawaban pasti. Meskipun ada refocusing kami berharap kami tetap dapat honor penuh. Karena, kami sangat membutuhkan honor itu untuk biaya hidup kami sehari-hari. Pembayarannya terlambat gak apa-apa yang penting keterlambatannya  tidak sampai 5 bulan. Semoga surat kami segera mendapatkan jawaban dari Pemprov Jatim,”katanya.

Menurut dua perawat tadi, selama ini honor perawat yang bertugas didesa-desa mendapatkan dana sharing. Dari APBD Kab. Mojokerto dan APBD Jatim. Sejak Januari sampai Mei tahun 2021, honor sharing para perawat belum cair.

Ani Mujiastuti politisi dari PKS, dan Eka Septya Juniarti politisi dari PKB  di DPRD Kab. Mojokerto mengatakan, mereka juga mendapatkan informasi itu. Untuk mengetahuisecara detil terkait masalah itu,dua legislator Kab. Mojokerto akan menanyakan hal ini ke Dinkes dan instansi terkait. Dua legislator wanita ini berharap agar masalah honor perawat desa segera mendapat jalan keluarnya. Kalau honor dari perawat desa dari Kab. Mojokerto gak ada masalah karena sudah dianggarkan di APBD Kab. Mojokerto.

Sementara, Hariyono, Kasi Pelayanan Medis Primer Dinkes Kab. Mojokerto enggan mengomentari adanya refocusing yang membuat honor sharing perawat belum cair.

Menurut Hariyono, sesuai informasi yang didapatkan, honor sharing perawat kesehatan desa ditahun 2021 tetap dapat. Untuk honor Januari sampai April akan dibayar dibulan Mei ini.

Sedangkan yang alokasi anggaran Mei sampai Desember 2021 yang dibiayai APBD Jatim Dinkes Kab. Mojokerto akan tetap mengajukan honor perawat kesehatan desa ke Dinkes Jatim. Apakah Dinkes Jatim bisa memberikan honor itu atau tidak,  Hariyono menunggu informasinya selanjutnya dari Dinkes Jatim.

Menurut Hariyono,jikalau memang honor sharing perawat desa melalui APBD Jatim kena refocusing, para perawat kesehatan diimbau tidak resah. Karena, alokasi anggaran itu masih bisa diajukan melalui Pembahasan Anggaran Keuangan (PAK) di bulan Oktober – November nanti.

Untuk itu, Hariyono mengimbau para perawat desa tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Karena, Pemprov Jatim pasti bisa mendapatkan jalan keluarnya.

Untuk diketahui,honor sharing yang diberikan perawat desa nilainya Rp 1.550.000 /perorang/bulan. Rinciannya, Rp 750 000 berasal dari APBD Kab. Mojokerto dan tak ada masalah, dan sisanya Rp 800.000 dari APBD Jatim tersendat. bas

baca juga :

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik

Redaksi Global News

Pengurus Baru IPHI Jatim Dilantik, Wagub Emil Dardak Jadi Ketua IPHI Jatim Periode 2020-2025

Redaksi Global News

NasDem Resmi Usung Machfud Cawali Surabaya

Redaksi Global News