SURABAYA (global-news.co.id) – Kerangka pemulihan ekonomi Indonesia 2021 dipusatkan pada tiga hal, pertama, intervensi kesehatan melalui vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19. Kedua survival and recovery kit untuk menjaga kesinambungan bisnis, serta ketiga reformasi struktural melalui UU No. 11/2020 tentang UU Cipta Kerja.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan hal itu dalam Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara streaming, Kamis (1/4/2021).
Lebih lanjut Wamenkeu mengatakan, APBN didesain sebagai upaya untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di dalam APBN terdapat anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang meningkat 22% menjadi Rp 699,43 triliun. Anggaran itu menyasar bidang kesehatan sebesar Rp 176,30 triliun, dukungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp184,83 triliun, insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun, serta Rp122,44 triliun untuk dukungan program prioritas. “Lima program tersebut diarahkan untuk menjadi game changer di tahun 2021,” ujarnya.
Sinergi Kebijakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terkait perbankan dan dunia usaha, diarahkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Hal ini sejalan dengan Paket Kebijakan Terpadu KSSK untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi yang diputuskan pada 1 Februari 2021. Paket kebijakan itu meliputi, (i) Stimulus kebijakan insentif fiskal serta dukungan belanja Pemerintah dan pembiayaan dunia usaha, (ii) Stimulus moneter, makroprudensial akomodatif dan digitalisasi sistem pembayaran, (iii) Kebijakan prudensial sektor keuangan, dan (iv) Kebijakan penjaminan simpanan.
Lewat kegiatan temu stakeholder yang juga menghadirkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi itu terlihat, dari sisi pelaku dunia usaha, mereka optimistis pemulihan ekonomi akan terus berlanjut.
Destry Damayanti menyebut, secara nasional, kredit dan pembiayaan perlu diarahkan ke sektor prioritas. Berdasarkan pemetaan, terdapat 38 subsektor prioritas dengan kontribusi besar pada PDB dan ekspor yang terdiri dari 6 subsektor berdaya tahan, 15 subsektor pendorong pertumbuhan, serta 17 subsektor penopang pemulihan.
Khusus di Jawa Timur, lanjutnya, 21 subsektor prioritas pada triwulan IV 2020 menunjukkan perbaikan kapasitas produksi dibandingkan dengan triwulan III 2020 dan diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2021. Namun, penambahan pembiayaan melalui perbankan masih terbatas. Dalam hal ini, bauran kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk pembiayaan kepada dunia usaha.
Diungkapkan, BI telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 (enam) kali sejak 2020 sebesar 150 bps menjadi 3,50% dan melakukan injeksi likuiditas yang besar. Selain itu, Bank Indonesia mendorong transparansi Suku Bunga Dasar Kredit, memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan, serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS, untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor.
Sementara Heru Kristiyana mengatakan, selama masa pandemi OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang bertujuan agar sektor jasa keuangan tetap kokoh dan sektor riil dapat kembali bangkit dengan kemudahan-kemudahan, seperti restrukturisasi kredit dan pembiayaan. Orkestrasi kebijakan yang telah diterbitkan OJK dengan stimulus dari Pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat stabilitas sistem keuangan terutama di industri perbankan terus terjaga.
Kebijakan-kebijakan stimulus tersebut telah membuat perbankan nasional masih terjaga baik, dengan CAR 24,55% (Februari,yoy), aset (Rp9.124 triliun, Februari), dan DPK tumbuh 10,11% (yoy). “Untuk mendorong pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi, diperlukan sinergi kebijakan dalam meningkatkan demand yang bisa menggulirkan sektor usaha. OJK optimistis dengan berbagai respons kebijakan yang telah dilakukan, pertumbuhan kredit akan mulai tumbuh diperkirakan pada kuartal kedua,” ujar Heru.
Pada kesempatan itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyampaikan, LPS melihat kepercayaan masyarakat terjaga yang tercermin dari dana masyarakat di perbankan yang relatif stabil. Di sisi lain, LPS berharap suku bunga kredit ke depan bisa terus turun sehingga dapat mendukung penyaluran kredit yang penting dalam menopang pemulihan ekonomi. Sementara untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, LPS mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu kebijakan penurunan tingkat bunga pinjaman sebesar 150 bps untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan BPR, serta 75 bps untuk simpanan dalam valas di Bank Umum, kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi, serta kebijakan relaksasi waktu penyampaian laporan.ret