SURABAYA (global-news.co.id) – Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mendorong seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jatim mampu mengembangkan inovasi berbasis kewirausahaan. Hal tersebut dinilai sangat penting mengingat tantangan pandemi Covid-19, khususnya dalam sektor ekonomi dirasa semakin berat. Untuk itu, birokrasi di pemerintahan harus memiliki keberanian untuk mendorong penciptaan inovasi.
“Kadang kala, kalau hanya berpikir kebijakan populis tetapi tidak ada suatu keberanian untuk mengambil langkah. Sebenarnya mungkin tidak populis, tetapi justru akan membangun daya saing jangka panjang. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan pernah bisa keluar dari jebakan ini,” ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat memberikan ceramah tematik kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK II Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Senin (1/3/2021).
Emil menambahkan, adanya dorongan tersebut agar dapat menjadi sumber referensi bagi para pimpinan di lingkungan pemerintahan, khususnya untuk memaksimalkan rumusan strategi yang dapat menjadi pengabdian pejabat.
“Tingkat II tentunya berkesempatan untuk keluar dari rutinitas sejenak untuk berpikir dan berkontemplasi, mengenai apa yang ingin dilakukan. Mereka sudah di etape agak terakhir dari masa pengabdian, sehingga harus lebih memberikan kesan saat meninggalkan legacy ke depannya,” sambung Emil.
Pada kesempatan itu, Wagub Emil juga menyinggung soal kebijakan ekonomi, khususnya tentang middle income trap, atau jebakan kelas menengah. Menurut Emil, hal itu merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang menimbulkan adanya kontraksi ekonomi di Jatim hingga menyentuh di angka minus 2,5 persen. Emil berharap, adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sudah disiapkan, dapat membawa Jatim menuju upper-middle income.
“Ini tidak mudah, karena kita memang butuh ekonomi yang tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam atau sumber daya manusia berbasis padat karya. Untuk membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi,” kata Emil.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut tidak hanya karena adanya perubahan revolusi industri menuju ke era 4.0. Namun juga adanya otomatisasi pada realita birokrasi. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar para pejabat eselon II tidak gegabah, dan tidak mengekor pada suatu mekanisasi, terutama jika belum dibuat secara lebih ramping, adaptif dan dinamis.
Senada dengan tema yang diambil, yakni ‘Isu Strategis Ekonomi dan Kepemimpinan Kewirausahaan’, Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai menambahkan, di era pandemi Covid-19 dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki pola untuk mengembangkan sektor yang dapat menumbuhkan kembali perekonomian daerah.
Dengan diambilnya tema ini, juga mengajak pimpinan Eselon II untuk melihat peluang yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, guna mengembangkan sektor ekonomi.
“Maka langkah-langkah yang dibutuhkan seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi, sangat memotivasi para pejabat Eselon II di lingkungan kabupaten/kota, termasuk di lingkungan instansi lainnya. Sehingga mereka bisa berkolaborasi. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Wagub tadi menjadi satu kesatuan yang nantinya akan didiskusikan bersama. Sehingga dapat dijadikan inovasi dari apa yang disampaikan,” jelasnya.
Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim tersebut juga mengatakan, pelatihan kepemimpinan nasional TK II Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 tersebut tidak mengendorkan pelaksanaan pelatihan. Hanya mewajibkan pemberlakuan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.
“Para peserta Eselon II diharuskan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan memberlakukan jarak antara peserta satu dengan peserta lainnya. Selain itu pemberlakuannya satu kamar untuk satu peserta. Tujuannya untuk menghindari kontak juga dilakukan, dan disediakan pula ruang terbuka hijau serta petugas medis yang siap untuk memantau kesehatan setiap peserta diklat,” jelasnya.
Di sisi teknis pelatihan, BPSDM terus mencari terobosan agar program pelatihan bagi para ASN tidak stagnan, dan kompetensinya juga tidak terhambat. “Maka dari itu, seluruh program kediklatan pelatihan dilaksanakan dalam beberapa hal. Yang pertama ada klasikal melihat zonanya, jika hijau bisa full klasikal. Namun jika zona orange atau kuning kita melaksanakan pola daring, atau luring. Kalau 3 bulan (pelatihan yang diberikan) berarti 1 bulan dilakukan class selebihnya off class,” jelas Aries.
Metode pembelajaran yang diberikan kepada para pejabat eselon II ini dimulai Maret hingga Juni mendatang. Komposisinya 12 hari klasikal, 89 hari dilakukan pembelajaran jarak jauh, serta seminar untuk membahas rancangan proyek perubahan. “Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada 1 April 2021 mendatang, dan pelaksanaan proyek perubahan akan dilakukan 14 Juni 2021,” urainya.
Guna memberikan inovasi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di masa pandemi Covid-19, BPSDM Jatim juga menyiapkan produk bernuansa lokal. Yakni dalam sistem Learning Management System (LSM), mengenai modul-modul yang diadopsi ditambah materi muatan lokal dengan menyesuaikan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Jatim.
Dalam diklat tersebut, diikuti pejabat di tingkat eselon II sebanyak 60 peserta. Mereka berasal dari Pemprov Jatim sebanyak 7 orang, Kejaksaan RI (6 orang), Kementerian Dalam Negeri (1 orang), Pemprov Kalimantan Barat (3 orang), Pemkab/Pemkot di Jatim (24 orang) serta pejabat dari luar kabupaten/kota di Jatim (19 orang). fan