Presiden KSPI Said Iqbal
JAKARTA (global-news.co.id) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi untuk menuntut agar kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas. Apalagi saat ini Kejagung sedang mengusut kasus tersebut.
“Buruh dalam hal ini KSPI mewakili buruh Indonesia pada Rabu 17 Februari 2021 jam 10.00-12.00 kami akan melakukan aksi dengan sesuai protokol kesehatan. Aksi ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kinerja Kejagung dalam mengungkap penyidikan indikasi dugaan korupsi uang Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan ,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers virtual, Senin (15/2/2021).
Aksi itu akan dihadiri puluhan buruh di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, selain itu buruh lainnya juga dapat menyaksikan aksi tersebut secara virtual yang disiarkan langsung di akun media sosial KSPI. Said Iqbal menyatakan aksi itu juga serempak dilakukan di kantor perwakilan daerah BPJS Ketenagakerjaan.
“Secara bersamaan pada 17 Februari pada jam yang sama jam 10.00-12.00 akan dilakukan aksi serempak di seluruh provinsi di kantor-kantor kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah, seperti di Jabar, Banten, Serang, di Jawa Timur di Semarang, di Sumut Medan, di Sulawesi Selatan Makassar. Kanwil BPJS Naker ada juga di Kalsel Banjarmasin, ada juga di Aceh, Kepulauan Riau di Batam. 10 provinsi akan didatangi aksi buruh pada 17 Februari,” ungkapnya.
Ia mengaku aksi di lapangan itu akan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, misalnya dilakukan rapid test, menjaga jarak, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Lebih lanjut para buruh akan menggelar aksi lanjutan pada Kamis (18/2/2021) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kantor Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. “Aksi pada 18 Februari pada hari Kamis dilakukan di depan kantor Kejagung. Modelnya sama, tuntutannya sama dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Daerah juga melakukan aksi virtual,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal meminta agar Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang disebut terdapat potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut. Buruh akan mengawal kasus tersebut.
” Dalam aksi nanti kami meminta Kejagung tidak menghentikan penyidikan kasus ini dengan kemudian keluar kalimat risiko bisnis. Kami tidak akan bisa terima, harus dibuktikan, kalau perlu ada public hearing karena ini adalah dana trust fund,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kejagung tengah menelusuri dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung mengungkap adanya potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut pada perusahaan pelat merah itu.
“Kita pastikan kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis, tetapi kalau kerugian bisnis apakah analisanya ketika dalam investasi tersebut, selemah itu sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 triliun sekian,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).
Febrie menyebut penyidik masih menggali apakah kerugian itu merupakan risiko bisnis. Febrie mengatakan penyidik akan melihat transaksi-transaksi dalam perusahaan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. “Tapi potensi sampai sebatas apa kerugian sampai Rp 20 triliun ya kan, apa mungkin bisa balik separo dari kerugian itu,” kata Febrie. dja, jef