Global-News.co.id
Indeks Nasional Utama

Lebih Baik Bangun Trust, Pemerintah Tak Bisa Beri Sanksi Warga Tak Mau Divaksin

Pemerintah menyiapkan sanksi bagi warga yang menolak diberikan vaksin Covid-19 berupa penundaan bahkan penghentian bansos atau jaminan social, kebijakan ini disoroti Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman.

 

JAKARTA (global-news.co.id)  –   Disiapkannya sanksi oleh pemerintah bagi warga yang menolak diberikan vaksin Covid-19 berupa penundaan bahkan penghentian bansos atau jaminan sosial disoroti Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman.

Menurut Dicky program vaksinasi Covid-19 harus memiliki prinsip voluntary atau bersifat sukarela dari masing-masing individu dan tak bisa dipaksakan. Pemerintah sebaiknya tak memberikan sanksi kepada warga yang menolak diberikan vaksin Covid-19. Pemaksaan justru dinilai kontraproduktif.

Menurutnya, yang mestinya dibangun oleh pemerintah adalah komunikasi yang sifatnya persuasif tentang vaksin Covid-19, bukan pemaksaan. “Sebetulnya prinsip vaksinasi itu harus voluntary, tidak mewajibkan dalam artian ada hukuman, karena itu cenderung kontraproduktif. Yang harus dibangun adalah trust dengan strategi komunikasi risiko yang tepat oleh pemerintah,” kata Dicky, Minggu (14/2/2021).

Dicky juga menyinggung soal hukuman sanksi berupa penundaan bahkan penghentian bansos atau jaminan sosial karena menolak vaksin Covid-19. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat dan justru berpotensi menimbulkan reaksi negatif.

“Apalagi ini berhubungan dengan program-program kepada warga miskin, saya kira tidak tepat jika strateginya seperti itu [penundaan bansos]. Kalau belum apa-apa sudah supresi, sudah mewajibkan, berpotensi reaksi selanjutnya, apalagi mahasiswa kita kritis,” ucap Dicky.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam beleid tersebut, tertulis ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi Covid-19 yang melakukan penolakan. Sanksi tersebut diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau berupa denda.

Sasaran vaksinasi Covid-19 sendiri sebanyak 181 juta warga untuk memenuhi herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19. Dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin Covid-19 untuk mencapai target tersebut. dja, cnn

baca juga :

Khofifah dan DPRD Jatim Bahas Raperda Tenaga Keperawatan

Redaksi Global News

Pertamina Uji Coba Bahan Bakar Biodiesel B30 di TBBM

Redaksi Global News

Mendagri Minta 31 Provinsi Terbitkan Aturan Pajak dan Retribusi Mobil Listrik

Redaksi Global News