Global-News.co.id
Indeks Metro Raya Utama

Bantu Warga Terdampak Covid-19, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Terbitkan Payung Hukum Dana Stimulan

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno

 

SURABAYA (global-news.co.id) – Merespon kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengusulkan Pemkot Surabaya agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat khususnya yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Menurut politisi PDIP ini, langkah ini diperlukan agar Pemkot Surabaya bisa memberikan dana stimulan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Pemberian dana stimulan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri ketika dinyatakan positif Covid-19 adalah bentuk supporting Pemkot Surabaya, di samping memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

Karena, lanjutnya, ketika seseorang dipastikan terjangkit virus SARS- Cov-2 ini maka orang tersebut tidak bisa beraktivitas dan harus istirahat selama 14 hari bahkan lebih. Kondisi ini acap berpengaruh terhadap ekonomi keluarga tersebut.

“Kalau masalah regulasi untuk masalah dana itu kita belum pernah menyampaikan. Ini masih usulan, tapi kan harus ada payung hukum yang jelas saat Pemkot Surabaya mau memberikan stimulan pada warga terdampak,” kata Anas Karno, Rabu (10/2/2021).

Dia menambahkan, bahwa usulan pemberian stimulus ini harus dikonkretkan sebelum dilaksanakan, karena hal ini tidak mudah dan harus ada regulasinya. Selain itu, stimulus yang diberikan ini berbeda dengan Bantuan Sosial Tunai karena kebijakan ini diperuntukkan bagi keluarga yang terinfeksi Covid – 19.

“Saya rasa saya sepakat karena kalau sudah terkena ini (Covid-19) otomatis aktivitas berkurang, tidak perorangan itu tapi akhirnya satu keluarga juga akhirnya terdampak juga,” ucapnya.

Menurut Anas, saat seseorang menjalani isolasi mandiri tidak mendapatkan stimulus dana maka menyebabkan perekonomian tidak berjalan secara normal. Bahkan bisa terguncang, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan gaji bulanan.  “Contohnya kalau ada seseorang profesinya berjualan sehari-hari, tiba-tiba dia positif Covid-19 maka dia tidak bisa berjualan karena harus menjalani isolasi mandiri.  Ekonomi dia terpengaruh,  yang dikonsumsi tidak ada, untuk sehari-harinya juga tidak bisa berjualan dan mendapatkan uang untuk keluarga. Ini juga harus dipikirkan,” kata Anas.

Selain memberikan stimulus dana, Pemkot Surabaya juga harus memonitoring pelaksanaan PPKM mikro sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3  Tahun 2021 untuk mengendalikan Covid-19 secara detil hingga ke hulunya. Karena tak menutup kemungkinan masih terjadi kerumunan di perkampungan.

“Kalau saya lihat yang dikatakan Pak Jokowi kemarin artinya yang dilakukan ini sudah maksimal tapi konkretnya belum sampai detil. Dengan PPKM mikro ini diharapkan supaya lebih detil dan juga supaya lebih persis tahu hulunya dimana, diisolasinya dimana . Saat ini yang masih sulit itu di kampung-kampung itu, karena masih banyak yang bergerombol,” terang Anas.

Anas Karno sangat mendukung dan optimistis pelaksanaan PPKM mikro ini dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di semua daerah tak terkecuali Surabaya, yang berdasarkan data dari Pemprov Jatim per  8 Februari 2021 ada jumlah kasus positif sebesar 20.352, total sembuh 18.796 pasien dan yang meninggal sebanyak 1.303 orang.  pur

baca juga :

Terpilih Jadi Ketum, Novanto Mundur dari Pimpinan Fraksi Golkar

Menaker Luncurkan Indonesia Digital Entrepreneur di Mojokerto

Redaksi Global News

Sasar Siswa Tak Mampu, Khofifah Resmikan Gedung SMK Boarding School Nasyrul Ulum

Redaksi Global News