SIDOARJO (global-news.co.id) – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sidoarjo sudah berjalan. Jam malam, pembatasan operasional pusat perbelanjaan, resto, kafe dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi rencana lockdown desa yang masuk kategori zona merah di Sidoarjo masih belum dijalankan.
Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Hudiyono menyampaikan ada beberapa kendala. Diantaranya terkait data yang perlu pengecekan di lapangan dan sejumlah pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan ini.
“Kami sudah menggelar rapat bersama Forkopimda terkait rencana lockdown desa. Data yang ada perlu dicek ke lapangan untuk memastikan kondisi riilnya seperti apa,” jawab Cak Hud, panggilan Pj Bupati Hudiyono, Rabu (13/1/2021).
Apalagi dalam cocokan data itu, disebutnya, ada beberapa perbedaan dalam perkembangannya. Dicontohkan, Dinkes Sidoarjo menyebut daerah yang penyebaran virus Covid-19 nya sedang tinggi ada di Waru, Wonoayu, dan Sedati. “Saya dapat data dari Provinsi, yang terbaru ini Gedangan sedang tinggi. Nah, kondisi ini perlu sinkronisasi. Perlu pengecekan di lapangan, bagaimana kondisi terbaru,” lanjutnya.
Jika ada penambahan 10 orang lebih pasien baru, disebutnya perlu lockdown. “Bisa lockdown desa atau lockdown tingkat RW, tergantung kondisinya,” tuturnya.
Menurutnya, klasifikasi desa yang akan dilockdown adalah desa berstatus zona merah. Tapi sejauh ini, laporan dinkes menyebut bahwa dari 18 kecamatan di Sidoarjo, hanya beberapa zona oranye. Lainnya kuning.
“Di setiap kecamatan perlu dicek menyeluruh, kalau ada desa atau RW yang tingkat penyebarannya tinggi, pasien aktif lebih dari 10 orang, perlu dilockdown. Itu upaya untuk mencegah penyebaran agar tidak meluas,” ujar Cak Hud.
Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji cenderung menyebutlockdown desa dengan pembatasan sosial berskala mikro. Yakni penguatan kembali kampung tangguh melalaui isolasi wilayah yang ketat. Bisa setingkat RT atau RW, atau bisa juga desa jika memang penyebarannya menghawatirkan.
“Seperti yang sudah pernah kita lakukan. Suatu wilayah dibentuk kampung tanggung, dibatasi ketat semua aktivitas warganya. Tapi semua kebutuhan, termasuk kebutuhan makan sehari-hari dan sebagainya ditanggung pemerintah,” urai Sumardji.
Ditanya tentang penentuan wilayah untuk dilockdown atau dilakukan pembatasan ketat itu, kapolres menyebut sejauh ini masih alot. Alasannya, data yang ada harus benar-benar disesuaikan dengan fakta di lapangan.
Polresta Sidoarjo juga sempat mengusulkan beberapa wilayah untuk dilakukan pembatasan ketat, namun sejauh ini belum ada keputusan karena masih dalam proses pembahasan dengan Pemkab Sidoarjo dan instansi terkait.
“Data yang ada itu perlu dicek lagi, dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Karena kondisinya setiap hari update,” imbuhnya.
Seperti diketahui, wacana pemberlakuan lockdown skala desa muncul pada rapat persiapan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, pada Sabtu, (9/1/2021).
Pernyataan wacana lockdown itu disampaikan oleh Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono. Menurutnya, kebijakan lockdown skala desa bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan cara melokalisir pasien yang terkonfirmasi positif dan memudahkan petugas medis melakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment).
Sementara itu, untuk mengetahui bahwa desa tersebut termasuk zona merah atau tidak, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono meminta Dinas Kesehatan setempat mengecek setiap desa yang warganya terkonfirmasi positif Covid-19. “Nanti yang akan menentukan apakah desa tersebut masuk dalam kategori zona merah atau tidak biar Kepala Dinas Kesehatan yang mengecek,” ujarnya.
Penerapan lockdown bagi desa zona merah rencananya akan diberlakukan selama 14 hari dan bersamaan dengan PPKM, yakni mulai 11-25 Januari 2021. lpt,det,tim