Global-News.co.id
Indeks Nasional Utama

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 17 Januari 2021

PSBB Jakarta diperpanjang hingga 17 Januari 2021.

JAKARTA (global-news.co.id) – Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari.

Perpanjangan PSBB Transisi itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui siaran pers PPID DKI Jakarta, Minggu (3/1/2021). Perpanjangan itu terhitung mulai Senin (4/1/2021) hingga Minggu (17/1/2021).

“Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi hingga 17 Januari 2021,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/1/2021).

Kebijakan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi ini tertuang pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1295 Tahun 2020. Perpanjangan PSBB Masa Transisi kali ini fokus Pemprov DKI yakni menekan penambahan kasus, salah satunya yang diakibatkan libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan kembali berkantor di Balaikota DKI Jakarta mulai Senin (4/1/2021) pasca dinyatakan negatif Covid-19.

Ia dinyatakan sembuh usai menjalani isolasi mandiri hampir satu bulan lamanya.

Kabar tersebut salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik usai menggelar deklarasi Gerakan Berpikir Kreatif dan Cerdas di di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (3/1/2021). “Pak Gubernur Senin besok (mulai kembali) bekerja,” ucap Taufik.

Taufik mengatakan, saat ini orang nomor satu di Jakarta itu juga sudah bersama keluarga di kediamannya di kawasan Lebak Bulus sejak Selasa 29 Desember 2020 lalu.
“Dia (Anies) udah di rumah pribadinya sekarang,” terangnya.

Anies dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani isolasi mandiri selama 28 hari di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ia sebelumnya positif Covid-19 berdasar hasil tes usap atau PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) lalu. Hasil itu berdasarkan swab test di Balaikota DKI Pada Senin siang (30/11/2020).

Harus Ada Penghentian Mobilitas

Hingga kini kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Masyarakat juga mulai abai dengan keadaan sehingga tidak melakukan pembatasan gerak.

Epidemolog UGM Riris Andono Ahmad mengatakan, untuk menekan penularan Covid-19 tidak cukup hanya dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3 M saja). Namun demikian lebih dari itu, harus ada upaya untuk menghentikan mobilitas masyarakat yang terukur.
“Kasus semakin banyak jadi perlu penghentian mobilitas masyarakat yang terukur,” terangnya, Minggu (3/1/2021).

Dijelaskannya, penghentian mobilitas masyarakat yang terukur ini adalah upaya membuat masyarakat untuk tinggal di rumah, kecuali sektor esensial. “Misalnya saja dalam kurun waktu tertentu, seperti dua minggu. Jadi masyarakat benar – benar di rumah kecuali hal penting,” ulasnya.

Jika tidak ada langkah konkrit penghentian mobilitas masyarakat yang terukur, dia khawatir akan terjadi ledakan penderita Covid-19. Dia kemudian mencontohkan Amerika Serikat serta negara negara Eropa yang memiliki angka kasus harian dan kematian yang jauh lebih tinggi.

“Saya sudah sering sampaikan untuk penghentian mobilitas masyarakat yang terukur ini, namun ya belum maksimal dilakukan,” beber Doni sapaan akrabnya.

Belum lagi, lanjut dia, dengan Covid-19 jenis baru yang penularannya sangat mudah dan cepat. Dengan penularan yang begitu cepat dan mudah, maka risiko penyebaran lebih banyak dan risiko kematian akan lebih besar pula .
“Virus jenis baru memiliki kemampuan menginveksi lebih tinggi sehingga mutasinya sangat cepat. Jadi pemerintah perlu mengambil langkah cepat pula,” pungkasnya. yan, ejo, ins

 

baca juga :

BI Tetap Pertahankan Kebijakan Suku Bunga Rendah

Redaksi Global News

Cegah Konten Negatif, Gencar Operasi HP Pelajar

Redaksi Global News

IDI Sebut Corona RI Tak Lagi Terkendali, Warga Diminta Ekstra Hati-hati

Redaksi Global News