Global-News.co.id
Indeks Nasional Utama

Presiden Melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri

Istimewa
Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)  di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/1/2021).

JAKARTA (global-news.co.id) – Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sekaligus menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Polisi di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Pengangkatan Listyo tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 5 Polri tahun 2021 yang ditetapkan pada 25 Januari 2021 sedangkan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Polri tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021.

“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Presiden Joko Widodo saat membimbing Listyo mengucapkan janji di Istana Negara Jakarta.

Listyo lalu mengulang pengucapan janji tersebut. Setelah mengucapkan janji, Listyo lalu menandatangani berita acara pelantikan. Kemudian Presiden Jokowi mengganti tanda pangkat Listyo dari tadinya Komjen Polisi menjadi Jenderal Polisi ke pundak Listyo.

Hadir dalam pelantikan tersebut para pejabat negara dalam jumlah terbatas antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Listyo adalah lulusan Akademi Kepolisian 1991 yang pernah menjadi Kapolresta Solo pada 2011. Saat itu Listyo pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo.

Setahun kemudian, Sigit Prabowo ditarik ke Bareskrim menjadi Kasubdit II Dittipidum dan pada 2013 diangkat menjadi Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara. Saat Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014, Listyo Sigit dipercaya menjadi ajudan. Dua tahun berselang, Komjen Listyo Sigit Prabowo kembali mendapat promosi menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan menjadi Kapolda Banten hingga 2018.

Pada 2018, Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kadiv Propam Polri dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen. Selanjutnya Listyo menjadi Kabareskrim Polri dan menangani sejumlah kasus yang mendapat perhatian publik seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan pemulangan terpidana kasus “cessie” bank Bali Djoko Tjandra dari Malaysia yang sudah buron selama 11 tahun.

Sebelumnya, calon kapolri satu-satunya ini menjalani fit and proper test di depan Komisi III DPR RI pada 20 Januari 2021. Saat itu Jenderal Gatot memberikan delapan janji kepada komisi jika nanti terpilih sebagai Kapolri. Berikut  delapan janji yang disampaikan olehnya di depan DPR.

  1. Mewajibkan Pemasangan Kamera CCTV

Fokus yang  akan dilakukan adalah penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan dilakukan mulai dari pemenuhan 1 Polsek untuk 1 kecamatan, perubahan teknologi kepolisian menuju 4.0 yang salah satunya adalah mewajibkan pemasangan Kamera CCTV dimanapun.

  1. Membentuk Polisi Dunia Maya

Tantangan di tengah situasi dunia maya tanpa bisa bisa diatasi dengan kebijakan transformasi operasional. Sehingga sejumlah program harus dioptimalkan seperti kampanye siber dan membentuk polisi dunia maya. Dia berjanji akan mengedepankan hukum progresif atau restorative justice dalam menegakkan hukum.

  1. Membentuk Layanan Drive Thru

Perubahan dalam layanan publik oleh Polri juga akan digalakkan. Salah satu program yang akan diterapkan adalah pelayanan online dan drive thru. Membentuk layanan drive thru untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, Samsat, dll. Pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan di manapun.

  1. Program Pengawasan Masyarakat

Pengawasan merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan di institusi Polri dilakukan secara internal berganda melalui pengawasan pimpinan dan pengawasan oleh fungsi pengawas di setiap unit organisasi Polri mulai dari unit terbesar di Mabes Polri hingga terkecil di Polsek berbagai daerah.

  1. Tak Ada Lagi Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Berjanji melakukan perbaikan dalam penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hokum.

  1. Polsek Tak Dibebani Penegakan Hukum

Salah satu program atau gagasan yang cukup unik adalah tidak lagi membebankan penegakan hukum kepada polsek. Polsek diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Tugas penegakan hukum di beberapa wilayah akan ditarik di tingkat kepolisian resor (Polres) atau di tingkat kabupaten/kota.

  1. Memperbaikin Persepsi Negatif terhadap Polisi

Berjanji untuk memperbaiki kinerja Polri yang dinilai negatif oleh masyarakat. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang di lingkungan sosial dan menyoroti kinerja Polri harus menjadi perhatian serius.

Pelayanan yang dinilai berbelit-belit hingga arogansi anggota Polri harus dihilangkan.  Penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat.

  1. Intensifkan e-Tilang

Berjanji mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktek penyimpangan uang pada proses tilang. Sebaliknya ia akan mengintensifkan penerapan tilang elektronik atau menggunakan kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE).  jef, dja

baca juga :

Badrut Tamam : Fatayat NU Tetap Eksis Jika Bermanfaat bagi Masyarakat

gas

Pemasangan Pompa Petekan Rampung, Difungsikan untuk Cegah Banjir

Redaksi Global News

Badrut Tamam Akui Pamekasan Unik Perlu Kerjasama Untuk Memajukannya

gas