Global-News.co.id
Ekonomi Bisnis Indeks Utama

Penerapan PSBB Jawa-Bali, Sri Mulyani Waspada Tekanan Ekonomi

Dok
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

JAKARTA (global-news.co.id) –  Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali pada 11 Januari-25 Januari 2021 mendatang diprediksi akan menekan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Perkiraan itu didasarkan pada kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada awal kemunculan pandemi Corona pada Maret lalu. Saat itu, sejumlah daerah, salah satunya menerapkan PSBB ketat supaya virus Corona tidak menyebar.

Efeknya, konsumsi masyarakat tertekan. Ekonomi nasional yang pada kuartal IV 2019 masih bisa tumbuh di level 4,97 persen langsung terjun bebas ke level 2,97 persen. Pada kuartal II 2020 bahkan tekanan terus berlanjut sehingga membuat ekonomi dalam negeri anjlok jadi minus 5,32 persen.

“Pasti ada dampaknya ke perekonomian dan pemerintah tidak punya banyak pilihan. Kalau tidak dilakukan (PSBB) ekonomi bisa tambah buruk,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani konferensi pers secara virtual, Rabu (6/1/2021).

Namun, Sri Mulyani mengaku belum bisa memperkirakan berapa besar penurunan kinerja ekonomi yang terjadi akibat kebijakan itu. Pasalnya, pihaknya masih harus melihat perkembangan pemberlakuan kebijakan tersebut. Namun, menurutnya, pengetatan ini tetap harus dilakukan walapun nantinya konsumsi akan kembali melambat dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Jika pembatasan tidak dilakukan, kata Sri Mulyani, maka dampaknya akan lebih buruk. Karena itu, pembatasan ini menurutnya adalah pilihan baik untuk Indonesia dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Agar tidak berdampak besar, ia juga meminta masyarakat untuk ikut aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Corona dengan mematuhi protokol kesehatan

Sebagai informasi, pemerintah memberlakukan PSBB di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang. Ini dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona yang belakangan terus meningkat.

Data pemerintah sampai dengan Rabu (6/1/2021) ini jumlah kasus positif Corona di Indonesia sudah mencapai 788.402, atau meningkat 8.854 dibanding Selasa (5/1/2021) kemarin. Peningkatan kasus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak Corona masuk ke Indonesia. Dari jumlah kasus positif tersebut, 23.296 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, 652.513  sembuh.

Sementara itu Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan yang diambil pemerintah akan mempengaruhi ekonomi pada kuartal I 2020. Ia memprediksi ekonomi domestik masih akan minus pada tiga bulan pertama tahun ini.

Meski begitu, ia mendukung keputusan pemerintah. Pasalnya, angka kasus penularan Covid-19 masih belum berada dalam tren penurunan.

“Jadi kalau dipaksakan tetap beraktivitas normal dengan kedisiplinan yang rendah, khawatirnya yang dikorbankan justru ekonomi satu tahun penuh. Kalau ini mungkin yang dikorbankan ekonomi satu kuartal,” ungkap Yusuf.

Yusuf mengatakan selama kasus Corona tinggi, sulit bagi pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Pasalnya, peningkatan kasus akan membuat kegiatan ekonomi di banyak sektor justru akan terganggu.

“Kalau berlarut-larut sampai Maret 2021, Mei 2021, maka akan berdampak pada pertumbuhan satu tahun. Selama kasus Covid-19 meningkat, itu pasti akan menghambat proses (pemulihan),” ucap Yusuf.

Selain itu, kebijakan PSBB di Jawa Bali ini juga akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk tak terburu-buru melakukan vaksinasi. Maksudnya, Yusuf menyatakan jangan sampai pemerintah memaksakan proses penyuntikan jika proses izin edar belum selesai.

“Vaksin jangan dipaksakan untuk bisa segera keluar izinnya,  padahal tidak dilakukan secara layak. Jadi ini berikan kesempatan untuk pemerintah bisa fokus, dari uji laboratorium sampai distribusi,” jelas Yusuf.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meramal konsumsi akan turun lagi pada kuartal I 2021 akibat kebijakan ini. Pasalnya, masyarakat kelas menengah atas diprediksi semakin lama menyimpan dananya di bank. “Padahal diperkirakan masyarakat kelas menengah atas berani belanja saat proses vaksinasi ini,” ucap Bhima.

Menurutnya, indeks kepercayaan konsumen akan menurun. Alhasil, industri akan menurunkan kapasitas produksinya lagi. Atas perhitungan itu, ia memproyeksikan ekonomi domestik hanya mampu tumbuh sekitar 1 persen pada kuartal I 2021. Padahal, sebelumnya Bhima optimistis ekonomi Indonesia tumbuh positif 2 persen-3 persen pada tiga bulan pertama tahun ini. “Tapi kalau pengetatan berlanjut sampai Februari 2021 ekonomi kuartal I 2021 bisa negatif,” jelas Bhima. jef, yan, ins

baca juga :

BKN Minta Penutupan Pendaftaran CPNS 2019 Diundur

Redaksi Global News

Khofifah Tinjau Progres JLS di Tulungagung, Pastikan Lot 6 dan Lot 7 Rampung Tahun 2023

Redaksi Global News

Risma Bantu Semua Modin di Surabaya Baju Hazmat, Masker dan Sarung Tangan

Redaksi Global News