JAKARTA (global-news.co.id) –
Kebijakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menghentikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan pesantren pada 2021 disesalkan Komisi VII DPR RI.
“Saya sangat menyesalkan keberpihakan menteri agama pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Bukhori Yusuf Bukhori di Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Padahal, kata Bukhori, pada tahun 2020 Menag telah menetapkan sebanyak 29.500 Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT).
Kemudian, Pondok Pesantren sebagai penerima bantuan operasional dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun.
Politisi PKS ini menyarankan supaya Menag bisa melanjutkan bantuan pada instansi pendidikan tersebut.
“Caranya memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, perlu ada beberapa perbaikan pada regulasi, sehingga memungkinkan pesantren dan madrasah sekolah swasta untuk bisa mengakses dana tersebut. “Kira-kira ada tidak ya regulasi yang bisa kita perbaiki dalam rangka madrasah/sekolah swasta ini, dimana mereka adalah etalase Menag bisa akses dana SBSN?,” katanya.
Hal ini perlu ditegaskan, tambah Bukhori, mengingat mereka juga memiliki hak sama memperoleh bantuan untuk operasional.
Terlebih lagi, sambung anak buah Ahmad Syaikhu ini, sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, yakni dari dana jamaah haji. “Lantas kenapa harus dikhususkan untuk sekolah/madrasah negeri semata? Saya mempertanyakan ini. Kemudian jika memang ada, saya pikir akan sangat bagus sekali,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejak tahun 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji.
Hal tersebut dilakukan melalui instrumen SBSN termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 triliun.
SBSN masih menjadi tumpuan utama BPKH dalam menginvestasikan dana haji dengan alasan prospek imbal hasil yang tinggi. ejo, pjk