JAKARTA (global-news.co.id) – Pernyataan anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning mengenai fenomena lumpuh yang dialami oleh sejumlah warga usai mendapatkan vaksin polio dibantah oleh Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.
“Perlu kami jelaskan juga terkait ada kejadian di 2005 di mana yang isunya ada yang setelah divaksin polio lumpuh. Sebenarnya informasinya tidak seperti itu Bu Ribka,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, kelumpuhan itu bukan disebabkan oleh vaksin polio, tetapi ada outbreak atau kenaikan kasus sebuah penyakit lebih dari biasanya secara tiba-tiba. Ia menjelaskan kejadian di Sukabumi itu disebabkan oleh strain virus dari luar negeri yang dibawa oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Jadi, ada outbreak polio di 2005 itu di desa di daerah Sukabumi. Outbreak itu terjadi bukan karena strain polio yang ada di Indonesia, tetapi ada strain (virus) asing yang dibawa dari luar oleh TKI Indonesia yang pulang kampung,” jelasnya.
Namun, ia menyatakan kasus tersebut segera ditangani oleh Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kesehatan dan Bio Farma dengan melakukan program vaksinasi nasional. Dengan demikian, ia memastikan kasus tersebut sudah diselesaikan. “Jadi kami sudah tanggulangi dan sampai saat ini tidak ada lagi kasus polio,” tuturnya.
Sebelumnya, politisi PDIP itu terang-terangan menolak untuk divaksin Covid-19. Bahkan, ia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19. “Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua yang usia boleh, tetap, misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Alasannya, Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin Covid-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia.
Misalnya, vaksin anti polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin anti kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia. “Jadi, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu,” imbuhnya. ejo, cnn