JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah akan kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) di 2021. Presiden Joko Widodo telah menekankan agar penyaluran bansos dimulai awal tahun ini demi memacu pertumbuhan ekonomi.
Jokowi juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank, khususnya bansos untuk wilayah Jabodetabek.
“Jadi jangan sampai mundur. Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Sabtu (2/1/ 2021).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah telah menganggarkan Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Adapun rincian anggaran tersebut, sebesar Rp 45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Sebesar Rp 28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM selama empat triwulan.
Sebesar Rp 12 triliun untuk bansos tunai bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama empat bulan. Sebesar Rp 10 triliun untuk program kartu prakerja.
Sebesar Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Sebesar Rp 3,78 triliun untuk diskon listrik selama enam bulan.
Oleh karena itu Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Serta meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat. jef