Menteri Keuangan Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 sebesar Rp 553,1 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang sebesar Rp 403 triliun dan hampir mendekati realisasi anggaran PEN 2020 yang sebesar Rp 579,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain alokasi anggaran PEN 2021 pun tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peruntukannya di antaranya sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi, serta dukungan kepada sektor prioritas.
“Anggaran PEN akan mencapai Rp 553 triliun tahun 2021 ini, jumlahnya masih relatif sama, tidak jauh berbeda dari yang terealisir di 2020,” katanya dalam Raker bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Sri Mulyani juga mengatakan bawah anggaran PEN yang telah ditetapkan tersebut masih akan bertambah nilainya karena belum mencakup alokasi anggaran untuk insentif pajak bagi dunia usaha.
Dia menyampaikan, beberapa kebijakan pemberian insentif pajak akan tetap dilanjutkan, namun saat ini masih dalam tahap penggodokan.
“Kemungkinan program PEN bisa lebih tinggi dari Rp 553 triliun apabila insentif usaha dalam bidang perpajakan kami laporkan,” jelasnya.
Untuk rinciannya, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk pos kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kemarian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Sementara anggaran untuk pos perlindungan sosial adalah sebesar Rp 150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan diskon listrik.
Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, yaitu dukungan untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan beberapa program prioritas lainnya.
Di samping itu, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini akan mencapai Rp 553,09 triliun. Jumlah tersebut hampir mendekati realisasi 2020 yang mencapai Rp 579,8 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Bisnis Indonesia Business Challenges 2021 bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi, selasa (26/1/2021).
“Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya Rp 553 triliun,” katanya.
Airlangga menyampaikan, peningkatan alokasi anggaran PEN tersebut, dari yang sebelumnya Rp 403,0 triliun, merupakan bentuk komitmen peemerintah, serta upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. jef