Petugas menghitung surat suara pemilihan Presiden 2020 di Philadelphia Convention Center di Philadelphia, Pennsylvania, AS
Seperti umumnya pemilu, masyarakat selalu terlibat kubu-kubuan. Begitu pula dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) Selasa 3 November 2020. Diaspora Indonesia di AS juga terbelah. Ada yang memihak capres petahana dari Partai Republik, Donald Trump, ada pula yang pro-capres Partai Demokrat Joe Biden. Seperti di Indonesia, kubu-kubuan itu kadang seperti musuh bebuyutan yang sulit dihilangkan.
—————————–
Oleh : Gatot Susanto
HANY DESIYANTI, yang sekarang tinggal di Kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, mengaku belum memiliki hak suara sebab masih WNI. Namun putranya sudah belajar aktif berpolitik dengan menjadi volunter di tempat pemungutan suara (TPS). Voluntir ini merupakan petugas dari salah seorang kandidat capres. Mereka diberi honor oleh pihak capres, tapi kadang juga murni relawan pendukung capres. Tapi Hany tidak memberi tahu, anaknya mewakili kubu capres Trump atau Biden.
Dia hanya mengatakan bahwa WNI ada yang aktif mengikuti politik dengan cara mendukung salah satu calon presiden. Misalnya Suzana yang mendukung Trump. “Ya, seperti Mbak Suzana yang menjadi Trump suporter,” katanya kepada Global News, Rabu (4/11/2020).
Yang unik, kata Hany, orang Indonesia pendukung Trump biasanya “dikucilkan”. Dalam arti mereka tidak akrab dengan yang lain. “Ini menurut pengakuan temen, kalo saya sih tetap berteman dengan siapa pun. Mereka juga tidak merugikan WNI lain kok, cuma ada program Trump yang mereka lebih cocok dibanding orang Demokrat, misalnya Trump tidak setuju dengan diberlakukannya aborsi,” katanya.
Tapi Trump terkesan memusuhi imigran. Bahkan Trump seakan mau “mengusir” imigran terutama yang ilegal dan kriminal. “Orang Indonesia kan masih banyak yang ilegal, Mas. Jadi kadang mereka merasa orang Indonesia yang pendukung Trump tidak berperasaan, ‘mentang-mentang sudah menjadi warga negara’, padahal tidak semua pendukung Trump setuju juga dengan itu, seperti yang saya bilang mereka setuju dengan program lainnya (anti-aborsi),” katanya.
Karena itu kebanyakan orang asal Indonesia–baik yang sudah warga AS maupun masih WNI– aktif mendukung Joe Biden karena Partai Demokrat lebih ramah terhadap imigran. Philadelphia sendiri, kata dia, dikenal sebagai kota yang banyak penduduk imigran, antara lain orang kulit hitam, Asia, dan dari negara-negara Eropa. Sayang mereka sering terjadi permusuhan. Salah satunya karena orang Asia banyak memiliki small business dan banyak orang kulit hitam melakukan pencurian terhadap orang Asia.
Pencurian terjadi di toko-toko, perampokan terjadi di jalanan, dengan target orang Asia karena mereka punya stereotipe orang Asia banyak membawa uang cash di jalanan. “Tapi itu kebanyakan terjadi di South Philly karena banyak orang Asia tinggal di daerah itu. Kasus penembakan warga kulit hitam kemarin juga terjadi di daerah ini,” katanya.
Namun demikian banyak yang tidak setuju dengan tindakan polisi melakukan penembakan terhadap orang hitam minggu lalu, meskipun ada beberapa yang beralasan bahwa orang hitam lebih banyak melakukan kriminal dibanding warga lainnya. “Daerah West Philly tempat kejadian penembakan itu memang mayoritas penduduknya orang kulit hitam dan daerah rawan,” katanya.
Kota Philadelphia sempat diberlakukan jam malam menyusul aksi demonstrasi berujung rusuh pasca-penembakan warga kulit hitam oleh polisi. Pasukan Garda Nasional juga dikerahkan ke kota itu.
“Meskipun diberlakukan curfew (jam malam), masih banyak warga yang di luar setelah jam 9 malam, terutama untuk daerah-daerah yang dirasakan warga aman,” katanya.
Isu Imigrasi
Isu keimigrasian memang kerap disebut dalam kontestasi politik di AS. Namun, seberapa penting isu keimigrasian bagi diaspora Indonesia dan apa dampaknya bagi mereka yang memilih dalam pemilu?
Petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan mantan wakil presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat, punya pandangan saling bertolak belakang untuk isu imigrasi. Biden, dalam debat terakhir di Nashville, Tennessee, mengatakan, akan melakukan reformasi kebijakan keimigrasian Trump. Jika terpilih, Biden akan memudahkan warga imigran untuk menjadi warga negara AS meski tanpa dokumen resmi.
Sebaliknya, Trump menerapkan kebijakan imigrasi sangat ketat, misalnya merealisasikan pembangunan tembok sepanjang perbatasan AS dan Meksiko, seperti kampanyenya pada pilpres 2016. Selain itu, dia juga memperketat pemberian visa kerja bagi imigran.
Bagi Merysta Smith, diaspora yang menjadi warga negara AS pada 2018, isu keimigrasian-lah yang membuat ia melek politik Amerika. “Untuk fiancé (tunangan, red), visa harus tunggu 2 tahun. Setelah itu baru bisa apply (daftar, red) untuk yang sepuluh tahun. Menurut saya itu tidak fair (adil, red), untuk orang yang prosesnya legal,” kata Merysta seperti dikutip dari voaindonesia.com Rabu 4 November 2020.
Demikian pula bagi Katherine Antarikso. Isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi. “Saya masih percaya dengan ide tentang Amerika, bahwa semua orang bisa datang, bekerja keras dan berhasil. Tapi ini bukan jerih payah saya sendiri, saya dapat bantuan dari keluarga, dosen. Dan saya pikir itulah Amerika yang ingin saya bantu bentuk,” paparnya.
Berbagai kebijakan imigrasi dari pemerintahan AS saat ini membuat sebagian imigran diaspora Indonesia, pendukung Partai Republik dan Trump terkadang enggan untuk mengungkap keberpihakan mereka secara terbuka. Mereka secara sembunyi-sembunyi ikut kubu Trump. Ya, khawatir dikucilkan.
“Karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican (pendukung Partai Republik -red) juga merasa seperti itu. Padahal mereka punya alasan sendiri ya,” ujar Indah Nuritasari, CEO Indonesian Lantern.
Tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Terutama kebijakan Trump terkait imigrasi legal lewat jalur keluarga, yang menjadi perhatian banyak diaspora Indonesia. Pemerintah Trump ingin mengakhiri apa yang dia sebut sebagai “migrasi berantai.”
Helen Rey-Heller, seorang diaspora Indonesia pendukung Partai Republik, mengatakan kebijakan penghapusan lotere visa dan sponsor untuk membawa orang tua pindah ke AS harus perlu dikaji ulang. “Lebih baik lagi gitu. Karena kan, like me… mami dan papi di sini karena I sponsored them (saya mensponsori mereka -red). Jadi makanya mereka bisa ke sini,” katanya.
Isu Aborsi
Helen Rey Heller pertama kali bisa menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2004. Saat itu dia sudah mantap mendukung Partai Republik. Diaspora Indonesia yang menetap di Portland, Oregon itu mendasari pilihannya karena nilai-nilai yang diusung Partai Republik, sesuai dengan penolakannya terhadap aborsi.
Pada pilpres tahun ini, Helen yang bergabung dalam kelompok Indonesian Americans for Trump, mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu pilpres, termasuk mengenal capres yang dijagokan. Ia juga mengajak kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya.
“Karena saya tahu pada saat saya menjadi warga negara AS, itu adalah hak atau kewajiban saya untuk memilih. Dan sebagai perempuan, saya pro-kehidupan,” ujar Helen, mengacu pada kelompok penentang aborsi atau Pro-Life.
Isu aborsi menjadi salah satu isu kontroversial yang makin panas dalam pilpres AS tahun ini. Kedua calon presiden masing-masing menjanjikan kebijakan yang saling bertolak belakang. Presiden Trump vokal menyatakan bahwa dirinya anti-aborsi. Sebaliknya, Biden, dalam kampanyenya berjanji akan melegalkan aborsi dan merupakan hak warga negara AS. Hal tersebut sejalan dengan hasil jajak pendapat di AS yang menyatakan mayoritas warga AS menyetujui adanya undang-undang aborsi secara legal.
Pendukung Trump lain adalah Sylvia Scott. Pada pilpres 2016 ia memilih Hilarry Clinton, tetapi kini berubah haluan memilih Trump. “Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right. Jadi OK kalau gitu saya harus tahu. After all the research I’ve done, no way, nothing can change me (setelah semua penelitian yang saya lakukan, tidak ada yang bisa mengubah saya -red),” tukas Sylvia.
Hal tersebut senada dengan Wika Hutchingson yang memilih petahana. Ia menilai kinerja Trump moncer. Menurutnya, keberpihakan Trump terhadap perempuan juga positif. Tingkat pengangguran untuk kaum minoritas, kata Wika, mencapai angka terendah selama empat tahun selama Trump menjadi presiden.
“Dan saya pikir dia telah melakukan banyak hal untuk orang-orang, terutama minoritas, perempuan dan Anda lihat dia mempekerjakan banyak perempuan untuk memimpin dalam pemerintahannya,” kata Wika.
Lain lagi dengan Elzsa Palar-Purdy, diaspora Indonesia yang berdomisili di Washington DC ini memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika.
“Kenapa saya memilih Biden? Pertama, saya rasa selama empat tahun terakhir ini, Trump sudah memorak-porandakan persatuan Amerika. Antara Republik dan Demokrat tidak ada conversation (pembicaraan -red) sama sekali,” tukasnya.
Silang pendapat dan berbeda pilihan adalah hal lumrah dalam politik. Namun, yang pasti “melek politik” pada kaum perempuan merupakan langkah positif yang harus terus ditingkatkan. *