SURABAYA (global-news.co.id) –
Dalam sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah di UPT Pengembangan Benih Hortikultura di Magetan milik Provinsi Jatim banyak menemukan hal-hal yang mengejutkan.
Di antaranya jelas politikus PKB, ketika Jatim harus recovery ekonomi, tapi justru anggaran untuk UPT tersebut turun. Dari alokasi Rp 1,2 miliar tahun lalu menjadi Rp 800 juta. Padahal sektor pertanian adalah supporting terbesar dari serapan tenaga kerja bagi pertumbuhan ekonomi Jatim di saat pandemi.
” Di antara sektor usaha yang ada kenaikan pendapatan saat ini hanyalah pertanian. Sedangkan sektor lain turun yang berakibat pertumbuhan ekonomi kontraksi sampai pada level 5,9 %,” tegas Anik, Selasa (3/11/2020).
Padahal tambahnya, Jatim merupakan buffer stock nasional beberapa komoditi. Karena itu kebijakan Pemprov Jatim seharusnya linier dengan program nasional soal ketahanan pangan dengan program gerakan pangan lokal.
“Berdasar dari kenyataan tersebut, Pemprov Jatim perlu lebih serius lagi dalam penanganan pertanian berikut dengan dukungan budget yang cukup. Misal di UPT Hortikultura di Magetan dan kebetulan fokus pembenihan kentang. Dari lahan milik pemprov 10 ha idealnya bisa dibuat benih bibit 4 ha agar mencukupi untuk kebutuhan Jatim. Namun kenyataannya hanya bisa dipakai 1 ha. Sarpras yang dibutuhkan dari 26 titik hanya bisa terkaver 19 titik,”katanya.
Diakuinya semua ini lantaran tidak cukup anggaran. Oleh karenanya pemprov perlu melakukan grand design yang lebih jelas akan pengembangan pertanian, dengan fokus dan dari jenis usaha di masing-masing daerah sesuai kontur tanah, kandungan unsur hara, humus tanah. Selain itu untuk pengembangan dibutuhkan bibit yang benar-benar unggul agar hasil produktivitas pertanian meningkat. Dan yang terpenting SDM yang tersedia harus cukup, karena program ekstensifikasi pertanian juga harus didukung SDM yang cukup jumlahnya. “Yang ada jumlah SDM kurang sebanding dengan lahan yang ada. Ini berakibat penanganan pertanian juga kurang maksimal,”papar Anik.
Selanjutnya, kata Anik, Pemprov Jatim bisa memanfaatkan marketplace untuk memenuhi kebutuhan pasar digital sekaligus branding. Selain itu mengingat bonus demografi, maka perlu disosialisasikan bertani salah satu solusi untuk membuka lapangan kerja sehingga kalangan generasi muda tak terobsesi untuk bekerja di kantoran saja. Apalagi persentase pengangguran masih tinggi di Jatim. cty