Presiden Jokowi
JAKARTA (global-news.co.id) – Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah diteken Presiden Jokowi, Senin (2/11/2020). UU itu diberi Nomor 11 Tahun 2020 dan langsung diundangkan Menkumham Yasonna Laoly.
Naskah dengan jumlah halaman sebanyak 1.187 tersebut saat ini sudah bisa diakses publik. Salah satu laman yang bisa mengakses naskah UU Ciptaker adalah https://jdih.setneg.go.id/Terbaru.
Undang-undang tersebut diklaim bisa mendongkrak lapangan kerja pada 2021. Kepala BKPM Bahlil Lahadia sebelumnya mengatakan, UU anyar itu akan meningkatkan serapan tenaga kerja pada tahun depan dalam jumlah besar di sektor investasi.
Menurut dia, bila UU Cipta Kerja diimplementasikan secara penuh maka akan menawarkan kemudahan berinvestasi. Ini menyusul adanya pemangkasan regulasi perizinan berusaha, termasuk investasi. Dia merasa yakin, dengan kehadiran UU itu, akan ada minimal 1,3 juta tenaga kerja baru pada 2021.
Dalam UU Cipta Kerja tersebut pembahasan ketenagakerjaan diatur pada Bab IV di halaman 533. Isinya mengenai jam kerja, hak cuti, upah pekerja serta perjanjian kontrak.
Untuk sistem cuti dan jam kerja ada di pasal 77 dan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Lalu, waktu kerja diatur sebagai berikut: bekerja selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Atau, 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 21 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. “Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” tulis aturan tersebut dikutip Selasa (3/11/2020). jef, ine