Global-News.co.id
Indeks Pantura Utama

Pilbup Lamongan, 3.071 Pengawas Jalani Rapid Test

Sebanyak 3.071 panitia pengawas tingkat TPS menjalani rapid test.

LAMONGAN (global-news.co.id) – Sebanyak 3.071 panitia pengawas tingkat TPS menjalani rapid test. Hal ini dilakukan jelang coblosan Pemilihan Bupati (Pilbup) Lamongan.

Divisi SDM dan Organisasi Bawaslukab Lamongan Tony Wijaya membenarkan menggelar rapid test 3.071 pengawas TPS. Rapid test digelar sejak Selasa (24/11/2020). Untuk menghindari kerumunan, kata Tony, pelaksanaan rapid test dilakukan secara bergelombang dan dilakukan di sejumlah titik.

“Pelaksanaan rapid test ini dilakukan sebagai upaya Bawaslukab untuk mencegah penyebaran virus selama tahapan pelaksanaan pilkada,” kata Tony Wijaya kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Rapid test yang dilakukan tenaga medis RSUD dr Soegiri Lamongan ini juga salah satu syarat melengkapi syarat administrasi yang wajib diikuti pengawas TPS di Lamongan yang telah dinyatakan lolos seleksi. Dan wajib diikuti seluruh pengawas di semua tingkat.

“Para pengawas yang menjalankan tugasnya nanti agar terbebas dari COVID-19 dan hasil rapid test akan diumumkan oleh Dinkes Lamongan melalui Bawaslukab,” ujarnya.

Mereka juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat pencoblosan. “Selain dibekali dengan APD berupa masker dan hand sanitizer, pengawas di semua tingkatan juga mendapatkan asuransi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,” ungkap Tony.

Salah seorang pengawas TPS yang mengikuti rapid test, Auliyah mengaku petugas lapangan yang terjun selama pelaksanaan pilkada harus jaga diri agar tidak terpapar COVID-19. “Rapid test yang dilakukan untuk deteksi dini penyebaran COVID-19. Diharapkan para pengawas TPS juga bisa menjaga kesehatan selama menjalankan tugasnya nanti,” imbuh Auliyah. det

baca juga :

Pertamina Dukung Pemerintah Bagikan Paket Konversi BBM ke BBG bagi Nelayan di Pacitan

Redaksi Global News

Ilmu, Pengalaman, dan Jaringan Ibrahim Hasyim Sangat Dibutuhkan Rakyat Aceh

gas

Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018

gas