Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy
GRESIK (global-news.co.id) – Pemerintah saat ini terus berupaya agar vaksin Covid-19 bisa diproduksi massal. Rencananya vaksin bakal diberikan ke 60 juta orang secara gratis.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (13/11/2020).
Dalam kesempatan itu, Muhadjir yang didampingi sejumlah deputi serta BPOM RI menekankan jika masyarakat yang nantinya mendapatkan suntik vaksin akan didata secara terperinci sehingga jelas dan tepat sasaran.
“Yang mendapatkan vaksin itu by name, by address, jadi orangnya jelas ia dimana, kenapa dia divaksin, itu harus ada alasan yang jelas, tidak setiap orang dicegat kemudian divaksin,” katanya.
Mantan Menteri Pendidikan ini menjelaskan, dari hasil rapat kerja bersama Menkes RI yang sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo, bahwa vaksin bakal diberikan secara gratis kepada 60 warga.
“Sudah disampaikan kepada presiden itu nanti yang vaksinasi ditanggung oleh pemerintah itu 60 juta, termasuk penerima BPJS, artinya anggota BPJS yang biayanya ditanggung oleh pemerintah seperti peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),” imbuhnya.
Selain pemberian vaksin gratis, pemerintah juga mendorong masyarakat melakukan vaksinasi mandiri. Misalnya, ketika karyawan ingin melakukan vaksin, nantinya dibiayai oleh perusahaan tersebut.
Muhadjir memperkirakan jika tak ada halangan serta semua sudah siap, maka vaksinasi tersebut akan dimulai pada Desember. “Diperkirakan minggu ketiga Desember, sementara lho ya, bisa saja berubah,” terangnya.
Muhadjir menyebutkan, Presiden telah memberikan arahan agar vaksinasi bisa tepat sasaran. Nanti, pemerintah akan menghitung berapa persen wilayah yang terkena dan harus diamankan dengan vaksinasi.
Semisal, jika tentara jumlahnya 600 ribu tapi pihaknya hanya akan vaksinasi 50 ribu saja. Guru dan tenaga pendidik, juga demikian jika ada 4 juta mungkin hanya 1 juta yang divaksin.
“Presiden wanti-wanti vaksinasi Covid-19 by name, by address, karena tidak semua lokasi harus divaksin, karena itu kalau WHO menerapkan 70 persen dari total penduduk itu asumsinya kalau semua penduduk itu terkena Covid-19,” jelasnya. sir, ins