JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintahan Joko Widodo disarankan tidak tebang pilih dalam menindak Kepala Daerah yang diindikasikan tidak serius dalam menegakkan aturan protokol virus corona baru (Covid-19).
Direktur Eksekutif Periskop data, Muhamad Yusuf Kosim merespons peringatan pemerintah pada Gubernur DKI Anies Baswedan, Selasa (17/11/2020).
Menurut Yuko -sapaan akrabnya- Jokowi dan anak buahnya tidak boleh hanya terlihat tegas dalam menindak Anies Baswedan. Yang tak kalah penting, kata Yuko juga dipantau para kepala daerah yang di daerahnya sedang punya hajat Pilkada.
Jika pemerintah tidak tegas dengan aturan yang dibuat, yang muncul justru kesan politis dan sikap ketidakkonsistenan dari rezim pemerintahan Jokowi.
“Semua harus dituindak tanpa pandang bulu. Pilkada kan banyak mengatur kampanye, harus ketat juga, sehingga tidak muncul kok tegas di pemimpin tertentu tapi tidak ke yang lain, dalam suasana covid kepala darah harus disiplin, dibantu kepolisian,” kata Yuko, Selasa (17/11/2020).
Yuko kemudian memprediksi, jika pemerintahan Jokowi tidak konsisten menegakkan aturan maka yang terjadi di masyarakat adalah pembangkangan.
Secara khusus, Yuko kemudian menekankan ketegasan menerapkan protokol Covid-19 terutama di daerah-daerah yang kerabat Presiden yang sedang ikut kontestasi Pilkada.
“Jadi tidak muncul Pemerintah tebang pilih, Kontestasi yang melibatkan kerabat Pak Jokowi (kalau melanggar ) harus ketat juga. Jangan hanya yang bukan golongannya ditindak, sehingga yang timbul itu semua kontradiksi masyarakat tidak akan terjadi,” demikian kata Dosen Unusia ini.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Riano P Ahmad meminta agar penegakan protokol kesehatan diterapkan juga kepada semua pihak karena kegiatan kerumunan seperti yang dilakukan massa FPI di Petamburan juga terjadi di daerah lain.
“Kalau bicara soal kerumunan, banyak juga terjadi di tempat lain. Saya kira hampir seluruh daerah yang menggelar Pilkada ya,” kata Riano di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Hal itu, menurut catatan Riano, kerumunan terjadi di banyak tempat termasuk di daerah yang menggelar tahapan Pilkada Serentak 2020 yang jumlahnya mencapai ratusan massa termasuk aksi-aksi demonstrasi. Dalam konteks kerumunan di DKI sendiri, Riano menilai Anies serta jajarannya sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
“Pemprov DKI juga sudah bersurat ke keluarga atau tuan rumah pemilik hajat nikahan Habib Rizieq agar melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan,” ucap Riano.
Anies, kata Riano, juga telah melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp 50 juta kepada keluarga Habib Rizieq yang tak bisa mencegah banyaknya massa yang hadir.
Karenanya, Riano meminta, siapa pun yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, harus diberi sanksi serupa. Termasuk juga gelombang demonstrasi di berbagai daerah terkait UU Cipta Kerja yang juga tak sedikit memicu risiko menjadi klaster penularan Covid-19.
Untuk diketahui, Selasa (17/11/2020) Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian.
Anies diperiksa selama 9 jam. Hasil laporan itu dibukukan menjadi 23 halaman. Dia menegaskan bahwa semua pertanyaan itu dijawab olehnya seusai dengan fakta yang sesungguhnya.
Ada 33 pertanyaan yang diajukan penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab seusai dengan fakta yang ada, tidak ditambah tidak dikurangi,” katanya. dja, rmo, ins