JAKARTA (global-news.co.id) – Perubahan distribusi pupuk direaksi ekonom sekaligus pegiat media sosial, Rizal Ramli. Dia menilai pemerintahan saat ini lebih suka mengubah suatu sistem menjadi bisnis kartu terhadap distribusi pupuk petani.
“Ini gara-gara ada yang doyan dan terkagum-kagum dengan bisnis kartu. Distribusi pupuk petani diganti dengan sistem kartu. Makin ruwet nambah rantai distribusi ada margin bisnis kartu, petani yang jadi korban. Tolong berhenti main-main kartu, kecuali kartu bahagia,” tulis Rizal Ramli melalui akun Twitternya @RamliRizal seperti dikutip, Sabtu (14/11/2020).
Pasca pernyataan tersebut, para netizen pun ikut bereaksi di lapak milik Rizal Ramli. Salah satunya adalah akun @Rezimhantu menuliskan “Untuk pembelian pupuk memakai kartu tani, petani harus isi saldo ke bank dan butuh antri berjam-jam. Kalo pengisian saldo lewat agen bri kena biaya 5rb. Begitu pula terhadap pembelian pupuk petani dikenakan biaya tambahan 3 ribu sebagai biaya penarikan via edc. Belum lagi pupuknya langka. Negeri ruwet,” kicaunya.
Kemudian akun @PurwandiB menuliskan bahwasanya Jokowi Uwong Kagetan (orang kagetan). Dimana dirinya terlalu gampang terkagum-kagum pada sesuatu yang terkesan Canggih. Tapi tanpa pernah memahami secara benar. Jokowi selalu sounding UMKM tapi tidak pernah tahu banyak UMKM – current BUMN vendor – disingkirkan Rezim ET (Erick Thohir) demi kasih kerjaan ke BUMN lainnya,” cuitnya.
Lalu akun @Yusran579 berceloteh “Mulai dari Pemkot/ Pemkab, Pemprov dan Pempus menganggap kegiatan pertanian hanyalah proyek parsial dari masing-masing institusi. Padahal pertanian merupkan rangkaian kegiatan panjang, mulai pembukaan lahan sampai distribusi ke RT. Harus holistik dan terintegrasi dalam 1 system yang sama,” kicaunya.
Menurut Yusran, jika ingin berhasil, maka definisi pertanian harus diubah di dalam UU dan peraturan lainnya. Mulai dari hulu dan hilir harus integrated system mulai dari perencanaan, operasi, pengangkutan dan penjualan. Belajarlah dari kegiatan Pertambangan yang sudah terintegrasi dalam satu sistem.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani.
Dimana pola ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran.
Namun sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. dja, akt