Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy
JAKARTA (global-news.co.id)- Progres penyaluran bantuan sosial (bansos) baik program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bansos Jabodetabek, Bansos beras Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan Bansos tunai KPM sembako hingga 5 November 2020 mencapai Rp 112,9 triliun. Angka ini terealisasi 88,81 persen dari total anggaran Rp 127,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih perlu melakukan penguatan penyaluran pemenuhan pagu program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM hingga akhir tahun 2020.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Meski begitu, penyaluran bansos mengalami beberapa perubahan baik anggaran, kuota atau sistem penyaluran. Muhadjir menerangkan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021. Diantaranya PKH untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan p
Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah BST yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
Sementara itu, menjelang akhir tahun 2020, penyaluran bantuan sosial dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran di kuartal IV 2020.
Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos kuartal I-III, progres kuartal IV, serta rencana penyaluran bansos tahun 2021.
Selain itu, dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program bansos 2021. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI Jakarta, diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, adjustment anggaran untuk mempertahankan nilai indeks BST untuk 10 juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan. Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
“Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden,” kata dia.
Terkait penyesuaian anggaran bansos, dia mengatakan, nantinya akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden.
“Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan,” ujarnya. dja, sin