Antrean warga yang mengurus KTP di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.
MOJOKERTO (global-news.co.id) –
Pengurusan e-KTP atau KTP elektronik di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Sabtu (21/11/2020) ricuh. Warga saling berebut dan dorong untuk mendapatkan nomor antrean rekam data. Mereka mengabaikan physical distancing di tengah pandemi Covid-19.
Pengurusan e-KTP ini untuk keperluan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Warga setempat, khususnya pemilih pemula rela antre lama agar bisa memberikan hak suaranya pada pilkada 9 Desember mendatang.
Pantauan di lapangan, aksi dorong dan berdesakan menjadi pemandangan di kantor Dispendukcapil. Warga datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
Imbauan petugas tak digubris, warga tetap berdesakan untuk dapat nomor antrean. Petugas meminta warga tidak berebut dan antre dengan tertib. Karena respons warga yang tidak bagus, petugas dari Dispendukcapil memintanya bubar.
Menurut Rizka Nur Fadila, salah seorang pemilih pemula, dia rela antre demi bisa mendapatkan nomor antrean. Dia datang sejak pukul 04.00. “Saya mencari KTP setelah mendapatkan surat dari KPU untuk menggunakan hak pilih sembilan Desember mendatang,” ujar remaja 17 tahun ini.
Ricuh di kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto selesai setelah Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander menugaskan anggota Polsek Sooko untuk membubarkan warga. Karena para pemohon juga mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Setelah menerima informasi, Kapolres menugaskan kami untuk mengecek. Kami ke lokasi, lalu kami bubarkan,” kata Kapolsek Sooko AKP Amat.
Ia menjelaskan, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto sudah membatasi pengurusan e-KTP maksimal 250 orang per hari. Pagi tadi pemohon KTP elektronik itu membeludak gara-gara adanya surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Mojokerto. Melalui surat tersebut, KPU meminta warga Mojokerto yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup 2020 segera melakukan perekaman e-KTP. bas, ins