Global-News.co.id
Indeks Metro Raya Utama

Akibat Pandemi Covid, APBD Jatim 2020 Hanya Terserap 60 persen

Wagub Emil Dardak saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (25/11/2020).

SURABAYA (global-news.co.id) –
Terfokus pada penanganan Covid-19, membuat penyerapan  anggaran di setiap OPD di lingkungan Pemprov Jatim sangat rendah pada tahun 2020. Yaitu  di kisaran 60 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 34,785 triliun.
Lambatnya penyerapan anggaran ini sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya mulai triwulan pertama, Jatim juga dilanda pandemi Covid-19 sehingga dalam semester I tahun anggaran 2020 realisasi belanja baru mencapai 36,41 persen.
Menanggapi hal demikian, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan gambaran pasti di kisaran berapa angkanya. Sebab hampir seluruh OPD saat ini tengah melakukan usaha keras untuk melakukan penyerapan anggaran.
Namun demikian, mantan Bupati Trenggalek ini memberikan gambaran bahwa pola penyerapan anggaran tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 memang membutuhkan waktu lebih lama. Semisal melakukan perencanaan dan verifikasi di lapangan.
“Tapi kami tetap optimistis segala kegiatan bisa dilaksanakan dalam tempo  yang sesingkat-singkatnya dalam tahun anggaran 2020,” ungkap Emil Elistianto Dardak usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (25/11/2020).
Profil-profil pembayaran itu nanti, lanjut Emil akan banyak terjadi di saat penghujung tahun karena pengerjaan proyek-proyek sudah selesai. “Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2020 sudah dimasukkan dalam R-APBD Jatim 2021 yakni kisaran Rp 2 triliun,” imbuhnya.
Sebaliknya, anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto mengaku khawatir penyerapan anggaran tahun 2020 sulit memenuhi target. Pasalnya, banyak kegiatan yang sudah dijadwalkan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 tertunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19.
Bahkan pasca realokasi atau refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, praktis OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jatim minim sekali yang melakukan pengerjaan proyek karena anggarannya sudah dialihkan untuk pandemi Covid-19.
“Kami berharap penyerapan anggaran yang rendah ini jangan sampai berdampak pada penilaian LHP BPK menjadi Wajar Dengar Pengecualian (WDP) atau bahkan Disclamer,” pungkas politisi FPAN DPRD. cty

baca juga :

Dosen ITS Kembangkan Sensor Optik Pendeteksi Aliran Darah

Redaksi Global News

Pemkot Surabaya Bakal Bangun Rusun Sumbo dan Sememi

Redaksi Global News

Panik Virus Corona, Warga Hong Kong Borong Makanan di Supermarket

Redaksi Global News