SURABAYA (global-news.co.id) – Pemkot Surabaya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan perkotaan di Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020). Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi di lobby lantai 2 gedung Balai Kota Surabaya.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, maka secara resmi Kemenhub akan memberikan bantuan bus operasional sekitar 150 unit untuk angkutan perkotaan di Kota Surabaya. Program yang disebut Buy The Service (BTS) itu sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia, kemudian pada tahun 2021, akan dilaksanakan di Kota Surabaya.
“Jadi, kami punya program itu dan anggarannya, sehingga nanti habis ini kita akan lelangkan kepada operator swasta untuk menjalankan bus angkutan perkotaan itu,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi seusai acara MoU.
Menurutnya, dari perkiraan dan hasil survei yang dilakukan, di Kota Surabaya ini akan mendapatkan anggaran yang paling banyak, karena membutuhkan 8-9 koridor. Artinya, membutuhkan sekitar 150 unit bus. “Bahkan, nanti yang di Surabaya ini juga untuk mendukung Piala Dunia U-20, sehingga anggarannya cukup banyak,” katanya.
Budi juga menjelaskan bahwa konsep bus itu nantinya akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat Surabaya, yaitu murah, cepat, nyaman, dingin dan mudah diakses oleh masyarakat. “Jadi, konsepnya nanti modern, sesuai dengan keinginan anak-anak milenial,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program BTS ini filosofinya untuk memindahkan kebiasaan, kebudayaan dan mindset masyarakat yang ketergantungan dengan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Bahkan, untuk menarik minat masyarakat supaya beralih ke kendaraan umum itu nantinya bisa digratiskan dulu, supaya terbentuk terlebih dahulu perilaku atau kebiasaannya menggunakan angkutan umum. “Baru setelah itu nanti mungkin akan berbayar. Bahkan, nanti kemampuan untuk membayar itu kita akan survie kemampuannya dan pasti akan ada subsidinya,” ujarnya.
Sedangkan untuk lelangnya, ia memastikan akan melalui e-katalog sekitar November-Desember. Oleh karena itu, ia berharap sekitar Maret sudah bisa dimulai di beberapa koridor. “Sementara untuk jam operasionalnya, belum kita tentukan, mungkin sampai jam 10 malam tergantung koridornya,” imbuhnya.
Sementara itu, Walikota Risma mengaku sebenarnya meminta sembilan koridor kepada Kemenhub, sehingga apabila ini bisa dipenuhi, maka semua koridor di Kota Surabaya bisa terpenuhi semuanya. “Nanti juga bisa terkoneksi dengan kota-kota penyangga,” katanya.
Presiden UCLG ASPAC ini juga memastikan bahwa sudah memiliki rencana besar untuk transportasi di Kota Surabaya. Namun, rencana besar itu bubar karena adanya pandemi Covid-19. “Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih banyak karena kami diberi kesempatan untuk menangani transportasi ini dengan bantuan dari Kemenhub,” imbuhnya.
Ia juga sempat menyampaikan analisanya selama pandemi Covid-19. Menurutnya, angka kematian di Kota Surabaya tinggi karena memang banyak pasien yang memiliki penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta itu disebabkan karena kurang gerak, terbukti ketika bekerja mulai dari rumah hingga kantor menggunakan motor atau kendaraan pribadi. Bahkan, kalau hari libur sering traveling.
“Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Dinas Perhubungan, kita harus berani mengambil lajur untuk angkutan umum dan sepeda, karena kalau naik angkutan umum dia masih bisa berjalan, minimal berjalan meskipun hanya 100 meter, tapi dia sudah ada gerak, berbeda kalau naik kendaraan pribadi,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Dishub untuk terus menggalakkan sosialisasi pentingnya naik angkutan umum. Bahkan, ia juga meminta Dishub untuk menyiapkan parkir-parkir sepeda supaya warga Surabaya bisa tertarik untuk menggunakannya. pur