JAKARTA (global-news.co.id) – Anggaran daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito mencapai Rp 252 triliun. Simpanan dana terbanyak berasal dari pemda di wilayah Jawa Timur, jumlahnya Rp 27,6 triliun.
Simpanan terbesar kedua dari pemda di Jawa Barat yang mencapai Rp 21,67 triliun, disusul Jawa Tengah sebesar Rp 21,12 triliun, DKI Jakarta Rp 19,94 triliun, dan Papua Rp 15,45 triliun. Anggaran daerah yang terparkir di perbankan tersebut berdasar data Kementerian Dalam Negeri.
“APBD ini disimpan dalam deposito untuk dapat bunga, tidak beredar di masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).
Tito merinci, dari total Rp 252 triliun anggaran daerah yang didepositokan di bank, sebanyak Rp 76,78 triliun milik provinsi, Rp 167,13 triliun lainnya merupakan dana kabupaten/kota. Jumlah dana fantastis yang diendapkan di bank daerah ini memancing kecurigaan.
Hal itu mengingat serapan dan realisasi anggaran di sebagian besar pemda masih sangat minim. Selain itu, anggaran daerah di perbankan terafiliasi dengan pengusaha tertentu dan potensi penyimpangan dari aliran bunga deposito juga menjadi kecurigaan Mendagri.
“Kepala daerah harus segera menjalankan program yang sangat dibutuhkan di tengah krisis pandemi. Jangan mencari aman dengan menyimpan dana di bank,” tandas Tito.
Kemendagri mencatat, realisasi belanja daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten hingga September masih sangat minim, rata-rata baru 51,38%. Provinsi Papua mencatatkan realisasi belanja paling rendah hanya mencapai 32,21% dari pagu, kemudian Sulawesi Tenggara 39,15% dan Sulawesi Barat 39,35%.
Jika dipilah lagi, rata-rata belanja provinsi 54,93%. Sementara belanja kabupaten kota baru mencapai 50,6%.
Sementara realisasi belanja APBD paling tinggi dicatat Pemprov DKI Jakarta yakni mencapai 81,46%, disusul Bali 77,68%, dan Gorontalo 72,2%. Untuk realisasi APBD Jawa Timur masih 60,53%, Jawa Barat 48,31%, dan Jawa Tengah 59,64%.
“Hanya ada waktu 2,5 bulan untuk menyerap belanja karena dua minggu terakhir di bulan Desember biasanya sudah minim aktivitas belanja. Ini harus dimaksimalkan,” tutur Mendagri.
Minimnya belanja pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi dari Covid-19 hingga September 2020 juga mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mencontohkan, anggaran pemulihan untuk kesehatan yang baru mencapai Rp 13,3 triliun dari pagu Rp 30,4 triliun.
“Padahal ini seharusnya bisa ditingkatkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).
Kemudian, anggaran jaring pengaman sosial di daerah baru terserap Rp 11,7 triliun dari anggaran Rp 22,8 triliun. Adapun realisasi belanja dukungan ekonomi masyarakat dari APBD sebesar Rp 2,6 triliun dari alokasi Rp 19,24 triliun.
“Masih sangat kecil hanya 13,7%,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. jef, bkh