TULUNGAGUNG (global-news.co.id) – Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan di berbagai daerah. Tak terkecuali di Tulungagung.
Untuk menyuarakan penolakan itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Tulungagung melakukan demo di depan kantor DPRD Tulungagung, Jumat (9/10/2020).
Sejumlah mahasiswa melakukan orasi menentang disahkannya UU Cipta Kerja. Ketua PMII Cabang Tulungagung Muhammad Afifudin, mengatakan UU ini lebih banyak kemudaratannya dibanding manfaatnya. “Banyak poin di sini yang menindas rakyat-rakyat kecil, menindas pengusaha kecil, dan lebih mementingkan korporat dan kapitalisme,” ujar Afifudin.
Poin yang dimaksud, lanjutnya, terdapat pada Pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, Pasal 79 hari libur dipangkas, Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja, Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.
Pasal 169 juga menghapuskan hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan.
Selain berpotensi menimbulkan kerugian di pihak buruh, UU Cipta Kerja juga berpotensi merugikan lingkungan dan pendidikan di Tanah Air.
“Berpotensi merusak lingkungan Tulungagung dengan alasan investasi,” katanya.
Ke depan, pihaknya mulai dari pengurus pusat akan mengajukan judicial review ke MK (mahkamah Konstitusi) terhadap UU ini.
Pihaknya juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika aspirasi mereka tak ditanggapi oleh pemerintah dan DPR RI.
Demo juga diwarnai aksi simbolis menaburkan kembang boreh ke gedung DPRD Tulungagung. Kembang ini biasanya untuk ziarah di kuburan.
Penaburan kembang ini simbol matinya hati anggota DPR. Peserta aksi juga menyumpahi anggota DPR meninggal dalam keadaan jelek, dan diamini oleh peserta aksi.
Sayang saat aksi berlangsung, tak ada satupun anggota DPRD Tulungagung di gedung DPRD. bts, ins