SURABAYA (global-news.co.id) – Tidak adanya tata niaga yang jelas di komoditi garam, membuat petani sekaligus pemilik lahan garam menjerit. Karenanya, mereka mendesak pemerintah agar PT Garam bisa menjadi Dolog guna mengatur tata niaga garam.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim Mohammad Ashari meminta agar pemerintah tegas dalam mengatur tata niaga garam. Mengingat banyak petani garam dan pemilik lahan garam gulung tikar akibat harga garam drop di pasaran. Bahkan untuk garam 10 ton, keuntungan yang didapat hanya Rp 1.750.
“Memang terkadang saya ingin berhenti jadi pengusaha garam. Namun akibat pandemi corona dan banyak petani garam yang tidak memiliki pendapatan, terpaksa saya tetap menggarapnya, meski keuntungan yang diterima sangat minim,” jelas politisi yang juga duduk di Komisi D DPRD Jatim, Minggu (6/9/2020).
Ditambahkannya, setahun setelah reformasi harga garam sangat baik. Bahkan pernah Rp 3 juta per tonnya, namun sekarang hanya Rp 350 ribu per ton. Tentu saja dengan harga segitu tidaklah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.
Menurut Ashari yang juga putera Madura ini, selama ini tata niaga garam tidak ada dan diserahkan langsung ke pasar. Padahal konsumsi garam cukup besar seperti halnya beras dan gula. “Ini yang saya heran. Mengapa tidak ada tata niaganya,” katanya.
Untuk itu, agar petani garam kehidupannya lebih makmur, sudah saatnya PT Garam sebagai BUMN pemerintah dijadikan seperti Dolog. Selain sebagai buffer stock sekaligus yang memegang tata niaga garam. cty