SURABAYA (global-news.co.id) –
Selama ini dana yang dimiliki oleh Pemkab/Pemkot kadang kadang tidak cukup untuk membangun secara keseluruhan infrastruktur desa. Padahal, pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan sarana penting bagi akses masyarakat. Karena itu, akses yang menghubungkan baik di dalam desa maupun antar desa menjadi prioritas utama untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa.
“Salah satunya infrastruktur jalan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa harus kita perjuangkan. Mengingat dengan baiknya infrastruktur, maka berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarskatnya, khususnya para petani,” tegas Ketua FPKS Dwi Hari Cahyono, Kamis (13/8/2020).
Anggota DPRD Jatim yang juga mantan anggota DPRD Kab Malang ini menegaskan dalam pertemuan dengan konstituennya di Malang dia akan berkonsentrasi terkait masih banyaknya infrastruktur desa yang perlu mendapat sentuhan. Jika hal ini tidak memdapat perhatian maka dipastikan ekonomi di pedesaan semakin terpuruk.
“Kita sepakat adanya dana desa untuk meningkatkan perekonomian di desa. Infrastruktur desa adalah kunci segala-galanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya,” tegasnya.
Faktor lainnya yang dapat menjamin terwujudnya desa sejahtera mandiri adalah tersedianya infrastruktur. Infrastruktur menjadi trending topic dalam empat tahun terakhir. Karena infrastruktur memang menjadi penunjang pembangunan ekonomi pinggiran di desa.
Menurutnya membangun infrastruktur adalah membangun bangsa, bukan hanya membangun jalan saja, tetapi lebih luas dari itu. Membangun infrastruktur meliputi semua aspek, antara lain membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, bandara, rel kereta api; pelabuhan; jaringan telepon; perangkat dan jaringan internet; puskesmas; sekolah; sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sarana WC; sarana dan fasilitas air bersih; fasilitas MCK; sumur; bendungan; pasar, kawasan industri dan banyak lagi.
Selain itu, lanjut Dwi Hari, soal koperasi perlu digalakkan lagi hingga di tingkat pedesaan. Ini karena banyak petani yang terjerat dengan rentenir, karena tak memiliki modal atau dana untuk bertani. Tak heran Nilai Tukar Petani (NTP) hingga saat ini masih rendah. Banyak dari anak-anak petani menolak untuk menjadi petani dan memilih kerja pabrik, karena alasan penghasilan jadi petani cukup rendah.
“Padahal Jatim selama ini menjadi lumbung pangan nasional. Kalau para petaninya tidak ditunjang modal lewat koperasi, maka dikhawatirkan Jatim akan kehilangan julukan lumbung pangan,” katanya.
Satu-satunya solusi tentunya pemerintah harus mampu menyediakan modal lewat koperasi, dengan catatan tanpa jaminan. cty