JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah berencana memberi bantuan berupa uang tunai kepada setiap pegawai atau karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Adapun, pemberian bantuan tersebut diketahui merupakan salah satu skema dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan rencana tersebut saat ini masih terus dibahas. Namun rencana itu merupakan alternatif dalam membantu masyarakat kelas menengah. Rencananya, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya senilai Rp 600.000 per bulan.
Uang tersebut nantinya akan diberikan kepada setiap pegawai selama 6 bulan lamanya. Namun demikian, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut melainkan diberikan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. “Masih dibicarakan di internal pemerintah untuk berbagai alternatif kebijakan tambahan yang akan dilakukan,” kata Askolani di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menegaskan akan memperpanjang bantuan sosial (bansos). Adapun, bansos ini akan diperpanjang dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022. “Kita akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak,” tandasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap pemerintah mengalokasikan bantuan hingga Rp 203 triliun yang akan dikucurkan dalam bentuk Bantuan Langsung tunai (BLT) maupun bantuan sembako selama pandemi. Angka itu diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hidup hingga 29 juta orang yang berpenghasilan rendah.
“Jumlahnya mencapai Rp203 triliun. Itu akan kaver masyarakat paling bawah 10 juta hingga 20 juta yang mendapatkan BLT maupun sembako. Akan kami expand (perluas) hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat bawah, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Sri Mulyani.
Mantan petinggi bank dunia ini mengatakan, tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya mereka bisa bertahan selama pandemi. Selain BLT, pemerintah juga menganggarkan dana lebih dari Rp 87 triliun untuk program kesehatan.
Menurutnya, masyarakat yang terkena dampak negatif dari COVID-19 akan mendapatkan dukungan dari negara melalui APBN, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang mengalami dampak negatif luar biasa. “Oleh karena itu pengelolaan APBN dan beberapa program relaksasi yang kita buat bisa memberikan stimulus ekonomi Indonesia,” jelasnya. ejo, wah, ndo