SURABAYA (global-news.co.id) — Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan soal pentingnya koordinasi antar pihak dalam menangani pandemi virus corona (COVID-19) di Jatim. Pasalnya, melalui koordinasi yang baik diharapkan dapat menekan laju peningkatan pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat.
“Ada hal yang perlu menjadi catatan adalah koordinasi antar pihak yang terus harus ditingkatkan,” kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo di Grand Inna Tunjungan Surabaya, Kamis (16/7/2020) malam.
Sekdaprov Jatim yang akrab disapa Heru ini menegaskan, bahwa persoalan koordinasi semua pihak menjadi hal yang sangat penting. Apalagi, sebaran COVID-19 yang terjadi di Jatim dinilai masih sangat tinggi. Hal tersebut perlu dilakukan upaya signifikan dalam menurunkan angka kasus konfirmasi dan angka kematian. Termasuk meningkatkan angka kesembuhan.
“Ada hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan untuk melakukan percepatan-percepatan penurunan COVID-19 di Jawa Timur,” tegas Heru.
Sekdaprov Heru kembali menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah merevisi Perda No1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Dirinya berharap, revisi tersebut dapat dijadikan dasar atau referensi bagi Bupati/Walikota memberikan tindakan administrastif atau bahkan pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan atau disiplin protokol kesehatan.
“Tentunya ini akan memberikan kekuatan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Perbup maupun Perwali dalam rangka menertibkan tentang disiplin dan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Heru menambahkan, upaya lainnya adalah dengan mengontrol isolasi mandiri yang dijalani para pasien terkonfirmasi. Karena menurutnya, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya penularan COVID-19 jika isolasi mandiri yang dilakukan tidak sesuai standar.
“Isolasi mandiri ini harus dicek karena bagaimanapun juga kalau isolasi mandiri dengan rumah yang tidak betul-betul bisa memisahkan yang terkonfirmasi positif maka akan bisa menularkan,” imbuhnya.
Untuk itu dirinya berharap, semua upaya penanganan COVID-19 di Jatim oleh Gugus Tugas COVID-19 dapat membuahkan hasil maksimal. Termasuk pembentukan Kampung Tangguh, Pondok Pesantren Tangguh, Pelabuhan Tangguh dan Terminal Tangguh.
“Mudah-mudahan sekali lagi COVID-19 ini bisa lebih cepat untuk selesai,” harapnya.
Seirama dengan Sekdaprov Heru Tjahjono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo pun berpesan agar semua pihak yang terlibat, baik dari TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan baik. Seperti membangun komunikasi serta berupaya memaksimalkan penanganan COVID-19.
Letjen Doni Monardo menambahkan, prioritas penanganan COVID-19 di Jatim berada satu komando di bawah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II. Prioritasnya meliputi 9 daerah di antaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.
“Ke depan Kogabwilhan ini akan kita berikan porsi yang lebih banyak, yang lebih kuat yang didukung dengan administrasi serta logistik yang cukup dalam rangka penanganan COVID-19,” jelasnya.
Dirinya meyakini, Jatim dengan segala kompleksitas yang dimiliki baik jumlah penduduk, karakteristik penduduk, dan lainnya akan mampu mengatasi pandemi COVID-19.
“Di sini lah sekali lagi butuh perjuangan, dan kita semua yakin Jawa Timur mampu keluar dari masalah ini, arek Suroboyo itu terkenal dengan semangat kepahlawanan,” tukasnya.
Sementara dalam Rakor tersebut hadir pula Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kepala Staf Komando Armada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Teguh Isgunanto, dan Kabinda Jatim Brigjen TNI Mochamad Syafei Kasno. fan, tri