SURABAYA (global-news.co.id) —
Sebagai intitusi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap SKPD di lingkup Pemprov Jatim, ternyata institusi ini tak memiliki bagian uditor. Karenanya dalam paripurna beberapa waktu lalu Pemprov Jatim mengajukan perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 soal penambahan bidang tersebut.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku sangat disayangkan sebagai intitusi pengawas dan pemeriksa anggaran di lingkup SKPD, ternyata Pemprov Jatim tak memiliki auditor. Akibatnya jika terjadi penyelewengan anggaran misalnya, maka Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, akibat tak memiliki auditor, sementara aparat kepolisian atau kejaksaan yang langsung turun tangan.
“Akibatnya pemeriksaanpun tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena yang disampaikan oleh masyarakat hanya sebatas kronologis saja. Sementara di satu sisi dibutuhkan adanya bukti-bukti otentik untuk membuktikan seseorang bersalah. Dasar inilah yang kemudian membuat Pemprov Jatim mengajukan bidang auditor ke dewan Jatim melalui perubahan Perda No 11 Tahun 2016 untuk institusi Inspektorat,” tegas politisi PDIP ini, Senin (22/6/2020).
Ditambahkannya, dengan adanya bidang auditor, maka kinerja Inspektorat akan lebih maksimal dan ada taringnya. Jika ada laporan dari masyarakat terkait penyelewengan jabatan atau anggaran, maka Inspektorat langsung turun tangan untuk melakukan audit secara internal terhadap jabatan atau anggaran yang diselewengkan.
“Baru setelah mengumpulkan bukti-bukti yang akurat langsung dibawa ke kepolisian atau kejaksaan untuk segera dilakukan pengusutan,” papar pria yang memiliki background sarjana hukum baik S1 dan S2 nya ini.
Untuk itu dalam waktu dekat ini, Pemprov Jatim akan segera membuka lowongan tenaga auditor. Atau paling tidak SDM yang sudah ada dididik untuk menjadi auditor yang mumpuni. cty