SURABAYA (global-news.co.id) – Raihan predikat WTP atas Laporan Keuangan Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 ditegaskan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai pelecut agar bekerja lebih keras dalam melayani masyarakat.
Keberhasilan itu juga sebagai wujud kerja keras seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi Jatim dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.
“Raihan WTP ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro rakyat,” kata Khofifah, Kamis (18/6/2020).
Lanjutnya, keberhasilan Jatim meraih Opini WTP ini karena Pemprov Jatim dianggap memenuhi sejumlah kriteria. Yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2019.
Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bagi Pemprov Jatim raihan ini sudah diterima selama sembilan tahun berturut-turut.
Penyerahan dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jatim dengan dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim.
Pemberian opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.
Gubernur Khofifah juga menjelaskan salah satu upaya dan komitmen Pemprov Jatim yakni melakukan langkah – langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta mempedomani hasil temuan tahun – tahun sebelumnya.
“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini WTP ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut,” imbuhnya.
Di samping itu, raihan opini WTP juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim. Baik melalui public hearing, maupun melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Dia berharap, kebersamaan ini terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jawa Timur dapat terkawal dengan baik.
Khofifah menambahkan, salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota. cty