JAKARTA (global-news.co.id) — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan pembenahan. Saat ini, Kementerian BUMN telah memangkas jumlah BUMN, dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.
Namun, penyusutan sebanyak 35 BUMN belum cukup. Erick menyebutkan, Kementerian BUMN bisa menekan lagi jumlah BUMN hingga tinggal 70 perusahaan saja.
“Bahkan kalau bisa jumlah BUMN bisa kita turunkan lagi jadi 70 dalam beberapa tahun ke depan,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Sejalan dengan penurunan jumlah BUMN tersebut, Kementerian BUMN juga telah menyelesaikan penyusunan klasterisasi BUMN. Klasterisasi tersebut disusun berdasarkan value chain core businessBUMN.
“Total klasterisasi saat ini berjumlah 12 klaster, dari semula 27 klaster. Masing-masing Wakil Menteri akan memegang 6 klaster,” tutur Erick.
Dia menjelaskan, dalam klasterisasi BUMN, Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin akan membawahi 6 klaster yang terdiri dari migas dan energi, minerba, perkebunan dan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur dan industri lainnya. Erick pun melakukan beberapa penyesuaian dengan klaster baru ini.
“Saya pindahkan klaster dari Pak Wamen II perkebunan dan kehutanan ke Pak Wamen I, karena memang perkebunan, kehutanan, pupuk dan pangan bisa jadi sinergi yang kuat,” ujar Erick.
Sementara itu, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menangani enam klaster BUMN. Enam klaster tersebut terdiri atas jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan dan infrastruktur, pariwisata, logistik, dan lainnya, serta sarana dan prasarana perhubungan.
“Karena suka tidak suka perbankan dan asuransi saat ini sangat erat hubungannya dengan digitalisasi,” katanya.
Hapus Dirut 13 PTPN
Sementara itu kondisi berat dalam tubuh holding Perkebunan Nusantara atau PTPN dengan total utang mencapai Rp 48 triliun telah memaksa Menteri BUMN melakukan perombakan besar-besaran. Dalam perombakan itu, dia menghapus banyak jabatan direktur, termasuk semua direktur utama di 14 PTPN dan hanya menyisakan satu direksi saja.
Sedangkan PTPN III yang merupakan induk holding masih memiliki direksi lengkap. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Menteri Erick membeberkan alasannya menghapus banyak jabatan direktur di PTPN. Diterangkan olehnya holding PTPN dalam kondisi berat karena memiliki utang sangat besar.
“Kemarin banyak sekali dimana kita lakukan efisiensi besar-besaran, banyak sekali jumlah direksi harus kita pangkas di PTPN. Jumlah direksi dipangkas, yang bukan holding akhirnya hanya menyisakan satu direktur,” ujar Menteri Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/6/2020),
Dia melanjutkan, kondisi berat PTPN terlihat dari besaran utang perseroan hingga Rp 48 triliun. Namun demikian, Erick sudah menyiapkan program detil untuk keberlanjutan PTPN. Apalagi perseroan mendapat dana talangan sebesar Rp 4 triliun.
“Karena itu kita tidak ingin mengorbankan program inti plasma dan tentu perkebunan yang sarat padat karya, apalagi sekarang bahan pokok didistribusikan seperti gula itu mencapai 800 ribu,” ucapnya.
Selain efisiensi di tubuh holding PTPN, Erick memasukkan Perum Perhutani dalam klaster perkebunan. Ke depan khsusus klaster perkebunan, bagaimana PTPN dan Perhutani itu nanti memanfaatkan 130.000 hektare.
Penggabungan itu menurutnya akan meningkatkan produksi tebu 7 ton per hektare. Jika itu terealisasi, PTPN akan bertransformasi menjadi tulang punggung produksi gula nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 3,5 juta ton gula konsumsi agar tak perlu impor.
Ia tak ingin utang yang membelit holding PTPN mengorbankan program inti plasma tebu rakyat dan perkebunan lainnya yang padat karya. Karena itu, Erick berencana melakukan restrukturisasi utang besar-besaran di tubuh holding PTPN.
“Karena itu PTPN dapat dana talangan (Rp 4 triliun) untuk menjaga cashflow tetap baik dan nanti akan ada program restrukturisasi seperti Krakatau Steel,” kata dia. ejo, ndo, ins