SURABAYA (global-news.co.id) – Belum lama ini beredar berita Menteri BUMN Erick Thohir memberi target kepada Direksi Pertamina yang baru diangkat agar melakukan IPO sub-holding Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menanggapi hal ini, Mukhtasor, Guru Besar ITS, mengingatkan agar Menteri BUMN berorientasi untuk menyelesaikan masalah, bukan memicu masalah baru.
Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas BUMN, Mukhtasor menunjukkan pengalaman Kementerian BUMN justru gagal menggunakan instrumen IPO atau swastanisasi.
Mukhtasor yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) ini menekankan, apakah Erick Thohir sudah lupa, bahwa Garuda sejak lama sudah IPO. Tapi toh skandal rekayasa laporan keuangan dan penyelundupan juga masih bisa terjadi.
“Janganlah justru swastanisasi dijadikan solusi buat BUMN Energi yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Itu tidak konstitusional,” katanya Senin 15 Juni 2020.
Mukhtasor melanjutkan, kalau anak usaha Pertamina atau subholding atau apa pun istilahnya akan dijual ke swasta, janganlah menggunakan lagi alasan transparansi dan akuntabilitas. “Lantas apa alasan yang sebenarnya? Apakah misalnya karena grup pengusaha swasta atau para mafia sudah mengincar saham di anak usaha atau sub-holding Pertamina atau karena apa?” katanya.
Pria yang pernah bekerja sebagai Penasehat Ahli untuk Direktur Utama Pertamina 2015-2016 ini menilai langkah Kementerian BUMN dalam swastanisasi Pertamina ini sangat sistematis. Diawali dengan restrukturisasi, membuat holding dan sub-holding. Selanjutnya menjual saham sub-holding tersebut ke swasta.
“Kita ingat pada 2014 Capres Jokowi pernah janji akan membeli kembali BUMN Indosat dan itu tidak terlaksana. Lalu saat ini justru akan menjual BUMN yang lain, apakah ini tidak terbalik-balik?”, kata Mukhtasor menegaskan.
Dalam upaya perbaikan BUMN, Mukhtasor sepakat bahwa soal transparansi dan akuntabilitas harus diperbaiki. Untuk itu dia mengajukan solusinya. Jika Erick Thohir berasumsi bahwa transparansi dan akuntabilitas itu artinya harus melibatkan pihak swasta di BUMN, kata dia, sesungguhnya Kementerian BUMN perlu lebih dulu memberi contoh. Kementerian BUMN harus terbuka dan bertanggungjawab atas sumber persoalan yang terjadi di BUMN, mulai peran para mafia, menggunungnya kerugian, buruknya tatakelola dan sebagainya.
“Untuk itu, bagaimana kalau Kementerian BUMN lebih dulu dibubarkan? Lalu pengelolaan BUMN dilakukan oleh lembaga independen di bawah Presiden dan diisi oleh unsur-unsur yang kredibel dari wakil masyarakat, kalangan profesional, pakar tatakelola bisnis, akademisi atau pakar yang mengerti politik perekonomian menurut pasal 33 UUD 1945 dan wakil Pemerintah atau kementerian terkait. Itu lebih penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Itu juga lebih relevan mengingat sumber masalah paling berat bagi BUMN itu justru ketika masalah itu datangnya dari Kementerian BUMN itu sendiri. Misalnya, tatakelola yang buruk di Kementerian BUMN yang ditandai dengan sebentar-sebentar bongkar pasang direksi Pertamina,” kata Mukhtasor mengakhiri. (fan)