Menkeu Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal kembali menambah anggaran untuk pemulihan ekonomi Indonesia (PEN). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dana pemulihan untuk pandemi virus corona menjadi Rp 686,2 triliun dari sebelumnya dana yang disiapkan pemerintah Rp 677,2 triliun.
“Biaya pemulihan ekonomi Rp 686 triliun jelas merupakan suatu angka yang luar biasa besar yang ditetapkan dengan waktu yang begitu singkat,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menkeu menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi akan terus bergerak mengingat dampak corona virus disease 2019 (COVID-19) yang terus dinamis.
Dijelaskannya anggaran pemulihan ekonomi ini berdasarkan program yang diturunkan dari Perppu 1/ 2020 serta didesain dalam keadaan kegentingan untuk menggairahkan ekonomi Indonesia.
“Sehingga kita perlu menjaga agar aspek moral hazard bisa diminimalkan atau bisa ditangani tanpa mengurangi kecepatan dan ketepatan kita dalam melakukan penanganan akibat COVID-19, baik dalam kesehatan di bidang sosial maupun ekonomi dan keuangan,” katanya.
Dia menambahkan perubahan APBN dan APBD yang begitu cepat dan dalam situasi emergency di tahun 2020 ini pasti memberikan konsekuensi terhadap kepatuhan akan tata kelola dan akuntabilitas.
“Karena kita menyadari bahwa langkah yang tepat pasti tidak sempurna, pasti ada hal yang tidak 100% tepat,” jelasnya.
Setidaknya anggaran program PEN sudah empat kali diubah. Pertama kali tanggal 1 April 2020, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi dana program PEN sebesar Rp 150 triliun. Selanjutnya dalam dua kali rapat tertutup pemerintah dengan Komisi XI DPR RI di bulan Mei 2020, anggaran program PEN membengkak jadi Rp 318,09 triliun, terakhir hingga Rp 669,7 triliun.
Lalu, dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo tanggal 3 Juni 2020, Sri Mulyani menyampaikan anggaran PEN menjadi sebesar Rp 677,2 triliun.
Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu terus berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah corona (COVID-19). Pemerintah mengupayakan kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah COVID-19 yang dinamis. Hal ini dilakukan agar tidak memuncukan gelombang kedua wabah corona.
“Langkah-langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua yaitu dari sisi delivery dan targeting,” ujarnya. Dia melanjutkan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara cepat dan tepat, namun pelaksanaannya tetap harus mengedepankan tata kelola yang baik serta akuntabel.
“Tadi disampaikan Bapak Presiden kalau kita tidak memiliki niat buruk seharusnya seluruh aparat merasa cukup tenang dan percaya diri untuk melaksanakan tugas-tugas kedaruratan ini,” imbuhnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap pengawasan secara internal terhadap upaya pemulihan ekonomi dapat ditingkatkan baik melalui inspektorat jenderal maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). jef, sin