SURABAYA (global-news.co.id) — Sejumlah pihak menilai Pemprov Jatim lamban dalam menyerahkan bantuan dan menangani penyebaran COVID-19, namun tudingan ini langsung dibantah oleh Fraksi Partai Golkar Jatim.
Melalui Ketua FPG DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menegaskan jika Pemprov Jatim sudah bekerja baik dalam penyerahan bantuan ke warga terdampak dan penanganan penyebaran COVID-19. Apa yang terjadi selama ini sebagai bentuk kehati-hatian Pemprov Jatim dalam menyalurkan bantuan.
“Saya tidak setuju kalau dikatakan lambat. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dengan mendasarkan asas pemerataan dan keadilan,” ungkap Kodrat, Selasa (12/5/2020).
Pria asli Lamongan ini baru dilantik sebagai Ketua FPG dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (11/5/2020).
Ditambahkan Kodrat dengan adanya kehati-hatian dan asas pemerataan dan keadilan, data masyarakat yang berhak menerima lebih valid.
“Kekawatiran kami adalah adanya tumpang tindih masyarakat yang sudah menerima bantuan dari pihak lain, tapi menerima bantuan dari Pemprov Jatim. Di sisi lain ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sama sekali,” ungkap pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Dikatakan oleh Kodrat, temuan di lapangan banyak data di masing-masing desa, masyarakat yang berhak menerima bantuan masih bermasalah.
”Saat Komisi E DPRD Jatim melakukan monitoring di desa-desa menemukan masih banyak data ruwet, masyarakat yang menerima banyak yang tumpang tindih,”jelasnya.
Sementara untuk dewan lanjut Kodrat tetap bisa menjalankan fungsi kontroling lewat Dapil masing-masing. Di antaranya dengan memantau apakah di wilayahnya belum dapat bantuan apa sudah. Memang agak ribet karena harus tahu kondisi lapangan sampai ke desa-desa.
Di samping itu, Kodrat meyakini jika apa yang dilaksanakan Pemprov sudah sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian karena menyangkut anggaran dan masalah perut. Untuk itu pihaknya minta seluruh elemen tidak berprasangka buruk dan sebaliknya banyak mendukung kebijakan yang diambil gubernur.
“Mari kita bersama-sama menyatukan langkah yang dilakukan oleh ibu gubernur. Saya yakin semua masyarakat Jatim akan mendapatkan bantuan tentunya dengan bersabar,” tegasnya.
Menuai Kritikan
Sebelumnya anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono mengkritik Pemprov Jatim lamban dalam penanganan penyebaran COVID-19.
Deni menilai, mulai dari aspek penanganan kesehatan hingga jaring pengaman sosial tidak mencerminkan langkah terobosan yang progresif. ”Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terkesan hanya di permukaan dan tidak tepat sasaran,” ujar Deni di Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Dari aspek penanganan kesehatan, Deni menilai, Pemprov Jatim kurang mengantisipasi ledakan pasien COVID-19 sehingga rumah sakit rujukan tidak mampu lagi menampung jumlah pasien.
Di beberapa daerah, sejumlah pasien COVID-19 tidak dirawat di RSUD rujukan di daerah tersebut, tapi harus dibawa ke luar kota/kabupaten karena RSUD di daerah tersebut penuh. Penanganan terhadap klaster-klaster penyebaran juga relatif lambat, sehingga virus sudah telanjur menyebar ke hampir seluruh Jatim.
Sedangkan Akurat Research dan Consulting Indonesia (ARC Indonesia) juga mencatat, kinerja Pemprov Jatim dalam menangani pandemi COVID-19 dinilai kurang maksimal oleh masyarakat.
Direktur Eksekutif ARC Indonesia Baihaki Siraj mengatakan, kesimpulan itu didapatkan dari hasil survei yang dilakukan. “Dalam mengukur persepsi publik ini, kami menggunakan metode skala indeks. Ada empat skala variabel pertanyaan yang dilakukan indeks skoring,” ujar Baihaki Siraj dalam keterangan resminya.Kesimpulan dari empat variable itu, kata Baihaki, menunjukkan bahwa indeks skoringnya tidak mencapai angka 60 persen “Itu artinya publik masih mempersepsikan Pemprov Jatim masih belum optimal dalam menangani pandemi COVID- 19,” terangnya.
Ia berharap, survei ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Jatim untuk melakukan upaya penyempurnan-penyempurnaan dalam penanganan COVID-19 di Jatim. Apalagi, anggaran penanganan COVID-19 di Jatim yang bersumber dari APBD Jatim juga cukup besar.
Survei ini dilakukan mulai 28 April 2020 hingga 3 Mei 2020 dengan cara menyebar kuisioner melalui kanal jejaring media sosial, dan saluran komunikasi daring lainnya. cty