Global-News.co.id
Indeks Politik Utama

Impor TKA Tiongkok, PKS Sebut Pemerintah Gagal Kelola Kualitas Pekerja Lokal

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati

JAKARTA (global-news.co.id)- Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok disebut pemerintah karena alasan minimnya kemampuan pekerja Indonesia di sejumlah bidang.
Pernyataan yang disampaikan Kemenaker tersebut pun dinilai.sebagai bukti bahwa pemerintah gagal dalam meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia.
“Ini secara tidak langsung menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sesuai kebutuhan industri,” kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, Minggu (3/5/2020).
Ia berpandangan bahwa sumber daya manusia di Tanah Air cukup melimpah. Hal itulah yang disayangkan DPR lantaran beberapa perusahaan justru memilih mengimpor para pekerja dari luar negeri.
Mengenai alasan ketidakkompetennya para pekerja lokal, seharusnya pemerintah melakukan cara lain di luar mendatangkan pekerja asing.
“Kalau belum sesuai kompetennya kan bisa dilakukan re-skilling dan ini justru menjadi refleksi sekaligus evaluasi buat pemerintah dong. Segitu banyaknya jumlah pekerja lokal, masa sih nggak ada yang punya kompetensi yang dibutuhkan,” tutupnya.
Sebelumnya Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok sudah berupaya mencari pekerja lokal.
Kedua perusahaan tersebut yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.
“Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2020).
Lantaran alasan ketidakcukupan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun pabrik smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), maka Kemenaker pun menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut.
“Kita sepakat dengan manajemen bahwa penggunaan TKA adalah alternatif terakhir. Yang terjadi di sana adalah pembangunan dan pengembangan smelter, yang masih membutuhkan instalasi dan comisioning peralatan yang spesifik,” kata dia.
Sedangkan terkait masukan dari pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dia mempersilakan para pengusaha tersebut untuk mencarikan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan tambang nikel tersebut.

Disinyalir Ada Keterlibatan Pemerintah

Politisi PKS Nasir Djamil menduga ada  keterlibatan pemerintah dalam rencana kedatangan ratusan TKA  ke Indonesia.

“Mana mungkin tidak ada (keterlibatan pemerintah). Emang berani dan bisa mereka (perusahaan swasta) masuk tanpa campur tangan pemerintah? Swasta pun kalau tak ada campur tangan pemerintah apa bisa? Ya nggak bisa,” kata politisi PKS Nasir Djamil, Minggu (3/5/2020).

Mengenai ketidakkompetennya tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan di sejumlah bidang, anggota Komisi III DPR RI ini justru berpandangan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan malah menghadirkan TKA.

Nasir meminta pemerintah bertanggung jawab untuk dapat memberikan kualitas dan kompetensi terbaik dalam bekerja kepada masyarakat. “Pemerintah itu bertanggung jawab dengan warganya. Meskipun lebih besar biayanya tidak masalah, sebab gaji yang mereka (pekerja lokal) terima bisa membiayai keluarganya,” jelasnya.

Dia mempertanyakan kalau pekerja lokal tak bekerja dan berpotensi berbuat kriminal, semua akan kena dampaknya. “Yang susah nanti siapa, yang masuk penjara siapa? Kalau TKA Tiongkok meskipun agak miring upahnya, mereka bawa pulang ke negaranya,” tutupnya. ejo, tri, rmo

baca juga :

Dua Unit Robot RAISA Siap Bertugas di RSI Surabaya

Redaksi Global News

20 Warga Sumenep Terjangkit Penyakit DBD

Redaksi Global News

Polisi Tabrak 7 Kendaraan, 4 Orang Masuk RS

Redaksi Global News