SURABAYA (global-news.co.id)– Perolehan Jatim sebagai provinsi yang lolos dari penundaan Dana Alokasi Umum(DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) di antara 380 kab/kota dan provinsi mendapat apresiasi dari pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan jika prestasi itu semua adalah berkat good will dan keseriusan yang sama antara legislatif dan eksekutif dalam penanganan COVID-19 dengan melaksanakan SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri dan Menkeu tentang refokusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19 secara cepat.
“Karena Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tentang penjabaran APBD 2020 dibahas bersama oleh DPRD Jatim yang diwakili pimpinan DPRD dengan tim eksekutif yang dipimpin gubernur, maka hasilnya kita lolos dari penundaan DAU atau DBH. Inilah pentingnya sinergitas antar lembaga daerah yang semuanya itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk melaksanakan amanah rakyat,” tegas politisi asal PKB Jatim ini, Sabtu (9/5/2020).
Ditambahkannya, jika hal ini patut menjadi contoh bagi kab/kota se- Jatim khususnya, mengingat tidak semua kab/kota berjalan dengan baik dan cepat dalam pembahasan APBD.
Seperti diketahui, di tengah pandemi virus COVID-19, ternyata Provinsi Jatim lolos dari penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari total 380 pemerintah daerah yang meliputi kab/kota dan provinsi.
Ketua Pansus LKPj Gubernur 2020 Rohani Siswanto menegaskan sesuai KMK 10/KM7/2020 disebutkan ada sekitar 380 pemerintah daerah di Indonesia yang mengalami penundaan DAU atau DBH, kecuali Pemprov Jatim. Ini karena laporan APBD Jatim 2020 sudah benar dan sudah sesuai aturan.
“Jujur kami berikan apresiasi penuh kepada Pemprov Jatim yang lolos dari penundaan DAU atau DBH di tengah pandemi virus COVID-19 di antara 380 pemerintah daerah di Indonesia,” tegas politikus asal Gerindra Jatim.
Ditambahkannya, jika penundaan tersebut diiringi dengan pengurangan DAU atau DBH yang diserahkan per triwulan persisnya pada bulan Mei 2020 sebesar 35 persen. cty